Latest News

Showing posts with label Kinerja. Show all posts
Showing posts with label Kinerja. Show all posts

Sunday, February 9, 2014

Jokowi Janji Bantu Perbaiki Rusun Milik Pelindo di Cilincing

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo disambut puluhan warga rusun di Cilincing, Jakarta Utara, saat ia mengunjungi rusun itu, Jumat (7/2/2014).

Jokowi Janji Bantu Perbaiki Rusun Milik Pelindo di Cilincing

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi warga rumah susun di Cilincing, Jakarta Utara. Jokowi mengatakan, pemerintah Provinsi DKI akan memperbaiki fasilitas yang tidak kunjung diperbaiki oleh PT Pelindo II selaku pengelola rusun.
"Ini masalah pelayanan soalnya. Warga situ kan tanggung jawab kita," kata Jokowi seusai mengunjungi rusun itu, Jumat (7/2/2014).
Jokowi mengakui bahwa upaya membantu warga rusun itu bisa saja dituding menabrak aturan. Namun, dia menegaskan bahwa jika dia tidak berani mengambil keputusan, maka warga rusun itu tidak akan keluar dari persoalan. Ia akan mengurus komunikasi dengan PT Pelindo II.
"Yang penting jangan hanya karena masalah administrasi, kita tak bisa memperbaiki. Masalahnya sudah banyak sekali," ujarnya.
Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono menjelaskan, rusun itu dibangun PT Pelindo II pada 1998 untuk karyawannya yang tinggal di sekitar pelabuhan. Namun seiring waktu, rusun itu tidak lagi ditempati oleh karyawannya, tetapi oleh masyarakat umum.
Heru menduga, hal itulah yang membuat PT Pelindo II enggan melirik rusun tersebut. Akibatnya, sejumlah fasilitas di rusun sudah tak layak lagi karena tidak pernah dipelihara oleh pemilik rusun.
"Solusinya, ya kita bantu perbaiki. Nanti mungkin Pak Gubernur yang bakal mengomunikasikan lainnya dengan Pelindo," ujarnya.
Dalam kunjungannya ke rusun tersebut, Jokowi menerima keluhan warga di sana, mulai dari ketiadaan besi pembatas tangga, terbukanya instalasi listrik dan gas, hingga kondisi atap yang sudah tak layak. Penghuninya telah mengomunikasikan hal itu ke PT Pelindo selaku pemilik rusun. Namun, tak pernah mendapat tanggapan. Warga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyelesaikan persoalan di rusun tersebut.
Editor : Laksono Hari Wiwoho
Source : lipsus.kompas.com

Saturday, February 8, 2014

Tingkatkan layanan, Pemprov DKI tambah 10 Puskesmas rawat inap

Selain itu, Pemprov DKI juga akan mendorong beberapa puskesmas untuk dijadikan sebagai rumah sakit.


Dokter tengah memeriksa kesehatan salah satu bayi yang baru lahir di Puskesmas Tanah Abang, Jakarta, Selasa (4/2). Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta akan menambah 10 puskesmas rawat inap dan mendorong sejumlah puskesmas kecamatan dan kelurahan untuk menjadi rumah sakit (RS) tipe D.

Tingkatkan layanan, Pemprov DKI tambah 10 Puskesmas rawat inap

Selain itu, Pemprov DKI juga akan mendorong beberapa puskesmas untuk dijadikan sebagai rumah sakit.


Selain itu, Pemprov DKI juga akan mendorong beberapa puskesmas untuk dijadikan sebagai rumah sakit.

Source : merdeka.com

Jokowi kantongi hasil evaluasi lelang jabatan camat & lurah

Jokowi kantongi hasil evaluasi lelang jabatan camat & lurah

Jokowi. ?2014 Merdeka.com                                                              Reporter : Fikri Faqih | Sabtu, 8 Februari 2014 11:16

Jokowi kantongi hasil evaluasi lelang jabatan camat & lurah


Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan evaluasi lelang jabatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada level Camat dan Lurah pada akhir tahun lalu. Ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan orang yang dipilih sudah sesuai atau belum.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah mengetahui hasil evaluasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dan ini merupakan evaluasi tahap pertama yang dilakukan BKD.

"Evaluasi lelang jabatannya sudah ada sama saya. Nanti akan segera diumumkan oleh BKD," kata Jokowi dalam bus usai mengunjungi Rusun Nelayan, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (7/2).

Ternyata, laporan hasil evaluasi lelang camat dan lurah baru dikantongi Jokowi tiga hari lalu. Laporan tersebut tidak menunjukkan adanya kejanggalan terhadap bawahannya. Bahkan, hasilnya lebih banyak yang memuaskan.

"Laporan yang masuk ke saya bagus-bagus semua kok," ujar mantan wali kota Solo ini.

Seperti diketahui, evaluasi hasil lelang lurah dan camat ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif sistem lelang jabatan. Karena Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnamapernah menyampaikan hasil lelang jabatan 60 persen masih belum sesuai dengan kriteria yang diinginkan Jokowi.

Ini terbukti dengan kasus yang belum lama terjadi. Kejaksaan Tinggi Negara menahan Lurah Kayu Putih Rosidah Sri Buntari, dan sudah dijadikan tersangka sejak dua bulan lalu. Penahanan dilakukan karena Rosidah diduga melakukan penggelapan dana proyek pengadaan barang dan jasa pada tahun 2012. Akibat kecurangan yang dilakukan Rosidah, Pemprov DKI Jakarta mengalami kerugian sekitar Rp 600 juta.

Sebelum Rosidah, Lurah Ceger Fanda Fadly Lubis juga ditahan karena dugaan korupsi dana sebesar Rp 450 juta. Modus yang dilakukan Fanda adalah membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif.

Source : Merdeka.com

Jokowi kantongi hasil evaluasi lelang jabatan camat & lurah

Jokowi kantongi hasil evaluasi lelang jabatan camat & lurah

Jokowi. �2014 Merdeka.com                                                              Reporter : Fikri Faqih | Sabtu, 8 Februari 2014 11:16

Jokowi kantongi hasil evaluasi lelang jabatan camat & lurah


Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan evaluasi lelang jabatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada level Camat dan Lurah pada akhir tahun lalu. Ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan orang yang dipilih sudah sesuai atau belum.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah mengetahui hasil evaluasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dan ini merupakan evaluasi tahap pertama yang dilakukan BKD.

"Evaluasi lelang jabatannya sudah ada sama saya. Nanti akan segera diumumkan oleh BKD," kata Jokowi dalam bus usai mengunjungi Rusun Nelayan, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (7/2).

Ternyata, laporan hasil evaluasi lelang camat dan lurah baru dikantongi Jokowi tiga hari lalu. Laporan tersebut tidak menunjukkan adanya kejanggalan terhadap bawahannya. Bahkan, hasilnya lebih banyak yang memuaskan.

"Laporan yang masuk ke saya bagus-bagus semua kok," ujar mantan wali kota Solo ini.

Seperti diketahui, evaluasi hasil lelang lurah dan camat ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif sistem lelang jabatan. Karena Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnamapernah menyampaikan hasil lelang jabatan 60 persen masih belum sesuai dengan kriteria yang diinginkan Jokowi.

Ini terbukti dengan kasus yang belum lama terjadi. Kejaksaan Tinggi Negara menahan Lurah Kayu Putih Rosidah Sri Buntari, dan sudah dijadikan tersangka sejak dua bulan lalu. Penahanan dilakukan karena Rosidah diduga melakukan penggelapan dana proyek pengadaan barang dan jasa pada tahun 2012. Akibat kecurangan yang dilakukan Rosidah, Pemprov DKI Jakarta mengalami kerugian sekitar Rp 600 juta.

Sebelum Rosidah, Lurah Ceger Fanda Fadly Lubis juga ditahan karena dugaan korupsi dana sebesar Rp 450 juta. Modus yang dilakukan Fanda adalah membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif.

Source : Merdeka.com

Wednesday, February 5, 2014

Keren! Jokowi Pasang Eskalator di Terminal Bus Manggarai

Keren! Jokowi Pasang Eskalator di Terminal Bus Manggarai


Jakarta - Revitalisasi terminal bus Manggarai, Jakarta Selatan, mulai terlihat wujudnya. Terminal yang awalnya suram kini terlihat keren. Malahan terlihat ada tiga eskalator yang sudah terpasang dan hampir siap digunakan di terminal ini. 

Beberapa pekerja masih melakukan pengelasan tangga penyeberangan yang melintasi di bagian atas terminal ini. Tangga penyeberangan ini memudahkan penumpang bus untuk naik ke dalam terminal ini, Senin (3/2/2014). 

Bangunan terminal ini berwarna putih dengan tulisan 'Terminal Bus Manggarai' di bagian atasnya. Terminalnya ini juga menggunakan kaca-kaca di sebagian atap bangunannya. Lalu lintas bus di pisah menggunakan tiga jalur di bagian bawah terminal. 

Sebelumnya, Gubernur Jokowi menyatakan akan menghilangkan citra terminal sebagai sarang preman dan polusi. Menurutnya konsep terminal masa depan harus mirip dengan hotel bintang lima. Harus ada taman hijau, alur kendaraan yang tertib dan fasilitas keselamatan bagi penumpang.

"Sehingga yang nyeberang aman, busnya juga bisa mengalir dengan lancar," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (9/9/2013).

Di antara 17 terminal tersebut adalah Pulogadung, Manggarai, Kampung Rambutan dan Kalideres. Semua fasilitasnya akan diperbaiki secara bersamaan pada tahun 2014.

"Nanti semua terminal itu sama. Artinya terminalnya warna catnya sama, nampak depan juga sama, sehingga orang kalau masuk ke sebuah terminal, oh ini terminal, oh ini pasar. Oh ini sekolah. Ini yang akan kita bangun brand-nya," paparnya.




Source : news.detik.com


Tuesday, February 4, 2014

Bupati Bogor: Cuma Pak Jokowi yang Berani Ambil Risiko

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Bupati Bogor Rachmat Yasin di tepi Telaga Saat, hulu Sungai Ciliwung, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2014) siang.

Bupati Bogor: Cuma Pak Jokowi yang Berani Ambil Risiko


Bupati Bogor Rachmat Yasin memuji langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melirik wilayah di hulu Sungai Ciliwung sebagai penanggulangan banjir di Ibu Kota. Padahal, kata dia, permasalahan banjir di Jakarta sudah teridentifikasi sejak dulu.

"Cuma gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya enggak mau menyentuh persoalan dasarnya. Nah, datanglah Pak Jokowi yang mau ambil risikonya," ujarnya saat memberi sambutan acara penanaman pohon di hulu Sungai Ciliwung, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2014). 

"Risikonya apa? Ya, kalau mau urusi banjir Jakarta, ya, harusnya urusi juga daerah-daerah hulu dan penyangga. Cuma Pak Jokowi yang mau ambil risiko ini," tuturnya. 

Yasin mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta kepemimpinan Jokowi telah membantu Pemkab Bogor memperbaiki kualitas daerah aliran sungai hulu. Yasin mengakui, buruknya wilayah hulu memperparah banjir di Jakarta setiap tahun. 

Beberapa langkah yang telah ditempuh adalah memberikan dana kepada Pemkab Bogor untuk membantu membongkar vila-vila yang melanggar, membantu penanaman pohon, membantu pembebasan lahan untuk dua waduk, yakni Waduk Mega Mendung (sebelumnya dikenal Waduk Ciawi) dan Waduk Sukamahi, dan memberikan bantuan peralatan normalisasi. 

"Tinggal kita melaksanakan program kultural, yaitu tidak boleh menghuni bantaran Ciliwung, tidak boleh buang sampah dan warga Bogor juga harus sadar, Ciliwung terkait dengan warga yang ada di hilir. Kita sudah sosialisasikan hal itu," ujar Yasin. 

Menanggapi itu, Jokowi hanya sedikit berkomentar. Menurut dia, segala persoalan sudah jelas akarnya, jalan solusinya pun sudah dipetakan. Kini, dia pun tinggal memupuk keberanian untuk mengeksekusi program itu. "Mari kita bekerja saja," tambah Jokowi.

Source : megapolitan.kompas.com

Monday, November 18, 2013

Basuki dan Wali Kota Beijing Bahas Sampah dan Banjir

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat berbicara dalam dialog yang digelar Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), di ruang rapat Sekretariat FKUB, Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2012).

Basuki dan Wali Kota Beijing Bahas Sampah dan Banjir

 Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menerima kunjungan Wali Kota Beijing Cheng Hong di Balaikota Jakarta, Selasa (27/11/2012). Dalam pertemuan itu, keduanya antara lain membahas soal persampahan dan banjir.
Cheng Hong tiba di Balaikota Jakarta sekitar pukul 15.00 WIB bersama rombongan delegasinya. Tak lama kemudian, dengan menggunakan pakaian dinas, Basuki turun dari ruangannya menuju lobi Balai Agung untuk menemui tamunya. Pertemuan digelar secara tertutup.
Setelah pertemuan itu, Basuki menjelaskan kepada wartawan bahwa pertemuan itu hanya diisi dengan perbincangan ringan. Mereka antara lain bertukar cerita mengenai permasalahan sampah, banjir, air bersih, dan energi listrik. "Biasa saja, Wali Kota (Beijing) datang, ya kita sambut. Cuma ngobrol ringan saja," kata Basuki.
Basuki pernah menyampaikan ide penanganan sampah di sungai-sungai Jakarta dengan memanfaatkanbakteri pengurai. Teknologi sendiri ditawarkan oleh sebuah perusahaan China, yang telah menerapkannya sejak tahun 2008.
Selain membicarakan hal-hal di atas, kata Basuki, Cheng Hong juga mengundang Jakarta untuk ikut berpartisipasi dalam event tahunan Kota Beijing. Acara tersebut semacam Jakarta Fair untuk Kota Beijing dan rencananya akan digelar pada Mei 2013.
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam dan saat ini telah selesai. Cheng Hong bertolak meninggalkan Balaikota dan Basuki kembali ke ruang kerja untuk melanjutkan aktivitasnya.
Editor : Laksono Hari W
Source : lipsus.kompas.com

Saturday, November 16, 2013

SEJARAH PEMIKIRAN REVOLUSI EKONOMI



SEJARAH PEMIKIRAN REVOLUSI EKONOMI

Pemerintahan yang BAGUS memprodus kesejatheraan rakyatnya dalam jumlah besar, ribuan, jutaan.
Pemerintahan yang JELEK memperkaya diri seseorang walau dengan cara yang tidak Mulia, tdk ber Ahklak dan bermoral, KORUPSI.

PANDANGAN EKONOMI DEMI KEMAKMURAN RAKYAT INDONESIA

Empat Paket Kebijakan REZIM SBY & BOEDIONO
Menyikapi penurunan nilai rupiah, Pemerintah telah mengeluarkan 4 paket kebijakan baru al;

o Pertama: memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar dengan mendorong ekspor dan keringanan pajak kepada industri tertentu. 
o Kedua: menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memastikan defisit APBN-2013 tetap sebesar 2,38% dan pembiayaan aman. 
o Ketiga: menjaga daya beli. 
o Keempat: mempercepat investasi.

Kebijakan ekonomi yang bertumpu pada peningkatan pertumbuhan ala kapitalis sebenarnya juga telah gagal memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Terbukti, walaupun Indonesia pernah mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang luar biasa?bahkan IMF dan Bank Dunia sempat memuji dengan menganggap calon macan Asia dan diramalkan bakal memindahkan arus ekonomi di Eropa ke Asian Tenggara, dengan pertumbuhan pada tahun 1996 sebesar 6%?hasilnya jauh dari harapan. Rakyat miskin tiap tahun terus bertambah di tengah pertumbuhan ekonomi yang selalu tinggi.

Kebijakan Pemerintah menjaga daya beli juga sulit diwujudkan. Pasalnya, banyak kebijakan Pemerintah justru mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakt seperti menaikan BBM, TDL dll. Adapun peningkatan investasi yang selama ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, faktanya lebih banyak merugikan dan menyengsarakan rakyat. Pasalnya, investasi asing pada hakikatnya adalah kedok baru bagi imperialisme di bidang ekonomi.

Ekonomi Kapitalis: Biang Krisis

Wapres Boediono menyatakan, ?Jangan sebut rupiah melemah, tetapi dolar menguat.? Pernyataan ini sebenarnya bisa menyesatkan seolah-olah melemahnya nilai rupiah bukan akibat kebijakan ekonomi Indonesia. Padahal melemahnya nilai rupiah sebagai awal krisis moneter ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang makin liberal. Bahkan kebijakan ekonomi Indonesia lebih liberal dibandingkan dengan negara kapitalis sekalipun.

Sistem ekonomi kapitalis ini dirancang sedemikian rupa oleh egara-negara Barat dengan tujuan untuk mempertahankan hegemoninya terhadap negara-negara berkembang. Di antara prinsip dan pola sistem kapitalis yang menyebabkan terjadinya krisis ini adalah: sistem perbankan dengan suku bunga Deposito tinggi 14% mengharapkan pinjaman dari Masyarakat yang akan mendepositokan Uang akan berbahaya jika dalam jangka waktu pendek; berkembangnya sektor non riil; utang luar negeri yang menjadi tumpuan pembiayaan pembangunan; penggunaan sistem moneter yang tidak disandarkan pada emas dan perak; dan liberalisasi atau swastanisasi sumberdaya alam.


Praktik ribawi, sejak masa Yunani Kuno, sebenarnya tidak disukai dan dikecam habis-habisan. Aristoteles mengutuk sistem pembungaan ini dengan mengatakan riba sebagai ayam betina yang mandul dan tidak bisa bertelur. Begitu juga ekonom modern, J.M. Keyness, mengkritik habis-habisan teori klasik mengenai bunga uang ini. Keynes beranggapan, perkembangan modal tertahan oleh adanya suku bunga uang.

Pelemahan nilai tukar juga dipicu oleh naiknya impor BBM yang dilakukan oleh Pertamina, untuk mengantipasi kebutuhan tutup tahun yg meningkat tajam. Impor BBM yang besar membuat neraca perdagangan defisit dan menekan kebutuhan valuta asing dalam negeri. Disamping itu pun angka impor kita terus meningkat al; Import Mobil Murah 40.000 Unit dan Import Daging 75.000 ekor menjelang tutup tahun 2013, dan juga buah buah, dan keperluan furniture, spare part, Mesin, dan bahan bahan Konstuksi hampir semua kebutuhan pokok harus diimpor. 

Adanya kondisi kebutuhan valas mulai meningkat, namun dari sisi keuangan pasokan valas di pasar domestik tidak terlalu banyak. Hal ini menyebabkan para investor mulai mengurangi investasi ke Indonesia. 
Hukum yang lemah, banyak DEMO, terutama DEMO BURUH meresahkan Perusahaan Asing yang bergerak di Indonesia, Sedangkan dari sisi investasi, penurunan impor barang modal ternyata juga masih memberikan tekanan pada nilai tukar karena neraca perdagangan masih defisit. Penurunan impor barang modal menunjukkan melambatnya investasi.

JOKOWI & AHOK MENEKAN INFLASI SERTA PROGRAM TRANSFORMASI JKT BARU KHUSUS NYA MEMBANTU PEMERINTAH RI UMUMNYA.

Pada akhir tahun diperkirakan Bis angkutan massal sejumlah 650 buah akan di Operasikan, akan menghemat bahan bakar. Dengan tersedia transportasi Massal akan diberlakukan GANJIL & GENAP Plat mobil. Maka diperkirakan pemakain bahan bakar akan berkurang banyak.

USAHA USAHA JOKOWI & AHOK MENEKAN LAJU INFLASI DKI JAKARTA

Selama 1 th Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama mewujudkan tindakan dan membongkar korupsi di Pemprov DKI. Hasilnya, sembilan PNS sudah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan.

KEJAKSAAN AGUNG MEMERIKSA PNS YANG KORUPSI

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Dinas Kebersihan Pemprov DKI Eko Bharuna (EB) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil toilet VVIP besar dan kecil di Dinas Kebersihan Pemprov DKI tahun 2009. Penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No:print 79s/d 81/F.2/Fd.1/06/2013, tanggal 28 Juni 2013. Kasus itu diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar tersebut.

Kejagung juga telah menetapkan mantan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas kebersihan Provinsi DKI Lubis Latief (LL) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Aryadi (A) sebagai tersangka.

Kemudian, pada 13 September 2013, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menetapkan MM sebagai tersangka penyalahgunaan anggaran proyek kelistrikan di Kepulauan Seribu tahun 2012 senilai Rp 1,3 miliar. MM menjabat Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulaun Seribu saat itu. Pada hari yang sama, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menetapkan SBR sebagai tersangka kasus yang sama. SBR adalah Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Pada 11 Oktober 2013, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menetapkan Lurah Ceger berinisial FFL sebagai tersangka penyalahgunaan anggaran kasus pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif tahun 2012 senilai Rp 454 juta. Di hari yang sama, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menetapkan Bendahara Lurah Ceger ZA sebagai tersangka kasus yang sama. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, FFL dan ZA langsung ditahan.

Selanjutnya, pada pekan ini, setidaknya ada tiga pejabat struktural Pemprov DKI Jakarta yang terjerat kasus penyalahgunaan anggaran. Mereka adalah Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan, RS yang menjadi tersangka kasus korupsi perizinan. Kasudin Kominfomas Jakarta Pusat RB dan Kasudin Kominfomas Jakarta Selatan YI yang menjadi tersangka karena penyalahgunaan anggaran proyek pengadaan kamera pengawas dan sarana pendukungnya di Monumen Nasional oleh Kejari Jakarta Pusat.

Untuk kasus RS, RS diduga korupsi biaya pengurusan izin-izin yang besarannya tidak sesuai dengan tarif resmi yang telah ditetapkan. RS diduga telah menerima uang pengurusan dengan besaran bervariasi antara Rp 225-700 juta setiap perizinan. RS diduga telah melakukan tindak pidana korupsi mencapai Rp 1,89 miliar.

Saat melakukan tindak korupsi tersebut, RS belum menjabat sebagai Kasudin Tata Ruang Jaksel, melainkan saat menjabat sebagai Kasie Tata Ruang Kecamatan Tebet dan Staf Tata Usaha Suku Dinas Tata Ruang.

Sementara itu RB dan YI diduga telah menyalahgunakan anggaran CCTV Monas senilai Rp 1,7 miliar pada tahun 2010. pada tahun 2010. Saat itu, YI menjabat sebagai sebagai Kasudin Kominfomas Jakarta Pusat, yang kini ditempati oleh tersangka RB. Sedangkan, RB menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

Our HERO

____________ JOKOWI & AHOK

Phase 59

JOKOWI & AHOK serta Team Building dan seluruh Rakyat Indonesia mencari Figur Pimpinan yang Amanah InsyaAllah, Indonesia sudah menemukan JOKOWI & AHOK akan dipimpin oleh anak bangsa Indonesia yang amanah. Dan pemuda itu akan muncul dalam figur sederhana tetapi dalam benaknya terbenam milyaran ide untuk membangun bangsanya.

We pray our next President 2014 is

JOKOWI

SAFE INDONESIA

GODBLESS INDONESIA

Source : https://www.facebook.com/groups/Jokowi.Indonesiabaru/permalink/212269805622990/

SEJARAH PEMIKIRAN REVOLUSI EKONOMI



SEJARAH PEMIKIRAN REVOLUSI EKONOMI

Pemerintahan yang BAGUS memprodus kesejatheraan rakyatnya dalam jumlah besar, ribuan, jutaan.
Pemerintahan yang JELEK memperkaya diri seseorang walau dengan cara yang tidak Mulia, tdk ber Ahklak dan bermoral, KORUPSI.

PANDANGAN EKONOMI DEMI KEMAKMURAN RAKYAT INDONESIA

Empat Paket Kebijakan REZIM SBY & BOEDIONO
Menyikapi penurunan nilai rupiah, Pemerintah telah mengeluarkan 4 paket kebijakan baru al;

o Pertama: memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar dengan mendorong ekspor dan keringanan pajak kepada industri tertentu. 
o Kedua: menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memastikan defisit APBN-2013 tetap sebesar 2,38% dan pembiayaan aman. 
o Ketiga: menjaga daya beli. 
o Keempat: mempercepat investasi.

Kebijakan ekonomi yang bertumpu pada peningkatan pertumbuhan ala kapitalis sebenarnya juga telah gagal memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Terbukti, walaupun Indonesia pernah mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang luar biasa�bahkan IMF dan Bank Dunia sempat memuji dengan menganggap calon macan Asia dan diramalkan bakal memindahkan arus ekonomi di Eropa ke Asian Tenggara, dengan pertumbuhan pada tahun 1996 sebesar 6%�hasilnya jauh dari harapan. Rakyat miskin tiap tahun terus bertambah di tengah pertumbuhan ekonomi yang selalu tinggi.

Kebijakan Pemerintah menjaga daya beli juga sulit diwujudkan. Pasalnya, banyak kebijakan Pemerintah justru mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakt seperti menaikan BBM, TDL dll. Adapun peningkatan investasi yang selama ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, faktanya lebih banyak merugikan dan menyengsarakan rakyat. Pasalnya, investasi asing pada hakikatnya adalah kedok baru bagi imperialisme di bidang ekonomi.

Ekonomi Kapitalis: Biang Krisis

Wapres Boediono menyatakan, �Jangan sebut rupiah melemah, tetapi dolar menguat.� Pernyataan ini sebenarnya bisa menyesatkan seolah-olah melemahnya nilai rupiah bukan akibat kebijakan ekonomi Indonesia. Padahal melemahnya nilai rupiah sebagai awal krisis moneter ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang makin liberal. Bahkan kebijakan ekonomi Indonesia lebih liberal dibandingkan dengan negara kapitalis sekalipun.

Sistem ekonomi kapitalis ini dirancang sedemikian rupa oleh egara-negara Barat dengan tujuan untuk mempertahankan hegemoninya terhadap negara-negara berkembang. Di antara prinsip dan pola sistem kapitalis yang menyebabkan terjadinya krisis ini adalah: sistem perbankan dengan suku bunga Deposito tinggi 14% mengharapkan pinjaman dari Masyarakat yang akan mendepositokan Uang akan berbahaya jika dalam jangka waktu pendek; berkembangnya sektor non riil; utang luar negeri yang menjadi tumpuan pembiayaan pembangunan; penggunaan sistem moneter yang tidak disandarkan pada emas dan perak; dan liberalisasi atau swastanisasi sumberdaya alam.


Praktik ribawi, sejak masa Yunani Kuno, sebenarnya tidak disukai dan dikecam habis-habisan. Aristoteles mengutuk sistem pembungaan ini dengan mengatakan riba sebagai ayam betina yang mandul dan tidak bisa bertelur. Begitu juga ekonom modern, J.M. Keyness, mengkritik habis-habisan teori klasik mengenai bunga uang ini. Keynes beranggapan, perkembangan modal tertahan oleh adanya suku bunga uang.

Pelemahan nilai tukar juga dipicu oleh naiknya impor BBM yang dilakukan oleh Pertamina, untuk mengantipasi kebutuhan tutup tahun yg meningkat tajam. Impor BBM yang besar membuat neraca perdagangan defisit dan menekan kebutuhan valuta asing dalam negeri. Disamping itu pun angka impor kita terus meningkat al; Import Mobil Murah 40.000 Unit dan Import Daging 75.000 ekor menjelang tutup tahun 2013, dan juga buah buah, dan keperluan furniture, spare part, Mesin, dan bahan bahan Konstuksi hampir semua kebutuhan pokok harus diimpor. 

Adanya kondisi kebutuhan valas mulai meningkat, namun dari sisi keuangan pasokan valas di pasar domestik tidak terlalu banyak. Hal ini menyebabkan para investor mulai mengurangi investasi ke Indonesia. 
Hukum yang lemah, banyak DEMO, terutama DEMO BURUH meresahkan Perusahaan Asing yang bergerak di Indonesia, Sedangkan dari sisi investasi, penurunan impor barang modal ternyata juga masih memberikan tekanan pada nilai tukar karena neraca perdagangan masih defisit. Penurunan impor barang modal menunjukkan melambatnya investasi.

JOKOWI & AHOK MENEKAN INFLASI SERTA PROGRAM TRANSFORMASI JKT BARU KHUSUS NYA MEMBANTU PEMERINTAH RI UMUMNYA.

Pada akhir tahun diperkirakan Bis angkutan massal sejumlah 650 buah akan di Operasikan, akan menghemat bahan bakar. Dengan tersedia transportasi Massal akan diberlakukan GANJIL & GENAP Plat mobil. Maka diperkirakan pemakain bahan bakar akan berkurang banyak.

USAHA USAHA JOKOWI & AHOK MENEKAN LAJU INFLASI DKI JAKARTA

Selama 1 th Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama mewujudkan tindakan dan membongkar korupsi di Pemprov DKI. Hasilnya, sembilan PNS sudah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan.

KEJAKSAAN AGUNG MEMERIKSA PNS YANG KORUPSI

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Dinas Kebersihan Pemprov DKI Eko Bharuna (EB) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil toilet VVIP besar dan kecil di Dinas Kebersihan Pemprov DKI tahun 2009. Penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No:print 79s/d 81/F.2/Fd.1/06/2013, tanggal 28 Juni 2013. Kasus itu diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar tersebut.

Kejagung juga telah menetapkan mantan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas kebersihan Provinsi DKI Lubis Latief (LL) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Aryadi (A) sebagai tersangka.

Kemudian, pada 13 September 2013, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menetapkan MM sebagai tersangka penyalahgunaan anggaran proyek kelistrikan di Kepulauan Seribu tahun 2012 senilai Rp 1,3 miliar. MM menjabat Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Kepulaun Seribu saat itu. Pada hari yang sama, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menetapkan SBR sebagai tersangka kasus yang sama. SBR adalah Kepala Seksi Perawatan UPT Kelistrikan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Pada 11 Oktober 2013, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menetapkan Lurah Ceger berinisial FFL sebagai tersangka penyalahgunaan anggaran kasus pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif tahun 2012 senilai Rp 454 juta. Di hari yang sama, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menetapkan Bendahara Lurah Ceger ZA sebagai tersangka kasus yang sama. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, FFL dan ZA langsung ditahan.

Selanjutnya, pada pekan ini, setidaknya ada tiga pejabat struktural Pemprov DKI Jakarta yang terjerat kasus penyalahgunaan anggaran. Mereka adalah Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan, RS yang menjadi tersangka kasus korupsi perizinan. Kasudin Kominfomas Jakarta Pusat RB dan Kasudin Kominfomas Jakarta Selatan YI yang menjadi tersangka karena penyalahgunaan anggaran proyek pengadaan kamera pengawas dan sarana pendukungnya di Monumen Nasional oleh Kejari Jakarta Pusat.

Untuk kasus RS, RS diduga korupsi biaya pengurusan izin-izin yang besarannya tidak sesuai dengan tarif resmi yang telah ditetapkan. RS diduga telah menerima uang pengurusan dengan besaran bervariasi antara Rp 225-700 juta setiap perizinan. RS diduga telah melakukan tindak pidana korupsi mencapai Rp 1,89 miliar.

Saat melakukan tindak korupsi tersebut, RS belum menjabat sebagai Kasudin Tata Ruang Jaksel, melainkan saat menjabat sebagai Kasie Tata Ruang Kecamatan Tebet dan Staf Tata Usaha Suku Dinas Tata Ruang.

Sementara itu RB dan YI diduga telah menyalahgunakan anggaran CCTV Monas senilai Rp 1,7 miliar pada tahun 2010. pada tahun 2010. Saat itu, YI menjabat sebagai sebagai Kasudin Kominfomas Jakarta Pusat, yang kini ditempati oleh tersangka RB. Sedangkan, RB menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

Our HERO

____________ JOKOWI & AHOK

Phase 59

JOKOWI & AHOK serta Team Building dan seluruh Rakyat Indonesia mencari Figur Pimpinan yang Amanah InsyaAllah, Indonesia sudah menemukan JOKOWI & AHOK akan dipimpin oleh anak bangsa Indonesia yang amanah. Dan pemuda itu akan muncul dalam figur sederhana tetapi dalam benaknya terbenam milyaran ide untuk membangun bangsanya.

We pray our next President 2014 is

JOKOWI

SAFE INDONESIA

GODBLESS INDONESIA

Source : https://www.facebook.com/groups/Jokowi.Indonesiabaru/permalink/212269805622990/

Thursday, August 1, 2013

Jokowi Akan Pulangkan Warga Tanpa Razia

Jokowi Pasti Pulangkan Warga Pendatang Tanpa Razia
Gubernur DKI Joko Widodo berjanji akan memulangkan warga pendatang yang tak memiliki kemampuan dan pekerjaan tetap seusai Lebaran 1434 Hijriah. Pemulangan itu bukan dengan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK). "Mereka (warga pendatang) diberi tahu dulu, nanti di RT/RW yang melakukan itu. Orang ke Jakarta tanpa bekal pasti dipulangkan," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (1/8/2013) sore.

Jokowi mengatakan, RT dan RW akan mendapat sosialisasi terlebih dahulu mengenai metode yang tepat untuk menemukan warga pendatang yang tak memiliki pekerjaan tetap atau keterampilan kerja. Jokowi memastikan bahwa penjaringan kaum urban itu tidak dilakukan dengan razia atau inspeksi mendadak. "Enggak dioperasi. Kan kalau (tahun) kemarin dioperasi, ini enggak," katanya.

Jokowi mengakui masih belum memiliki jurus jitu untuk menanggulangi pendatang seusai Lebaran. Pasalnya, operasi yustisi dianggapnya tidak efektif dan hanya bersifat sementara dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan kampanye terhadap masyarakat agar tak membawa sanak saudaranya ke Jakarta.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sejak 2003, pendatang baru ke Jakarta seusai Lebaran terus menurun. Pada 2003, jumlah pendatang mencapai 204.830 orang. Pada 2004, jumlahnya turun menjadi 190.356 orang dan merosot lagi menjadi 180.767 orang pada tahun berikutnya.

Pada 2006, jumlah kaum urban setelah Lebaran melorot lagi menjadi 124.427 orang, lalu 109.617 orang, dan 88.473 orang pada tahun-tahun selanjutnya. Jumlahnya kembali menurun pada 2009, yakni 69.554 orang dan merosot lagi menjadi sekitar 60.000 pada 2010. Pada 2011, jumlah pendatang baru hanya 51.875 orang. - Kompas

Thursday, March 14, 2013

Gubernur Jokowi Memamerkan Poster APBD

Jokowi Memamerkan Poster APBD
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, hari ini memamerkan sebuah poster APBD hingga tingkat RW untuk dipublikasikan ke masyarakat. Ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi kepada warga Jakarta yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. "Sekarang sudah rampung. Bentuk posternya seperti ini," ujar Jokowi sembari menunjukkan poster APBD nya, Kamis (14/3/2013).

Poster APBD tersebut akan dipajang di setiap kecamatan dan kelurahan, bahkan bisa juga dibuka website nya secara detil. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerinta dan ikut membantu pengawasannya. "Masyarakat bisa kontrol dan mengawasinya. Sehingga bisa tahu mau dibawa kemana kelurahan, kecamatan dan Jakarta. Semua ada di sini," jelasnya.

Setelah dicetak, pihaknya akan langsung mendistribusikan poster sebesar 50x30 sentimeter tersebut mulai dari walikota hingga tingkat RW. Poster itu memuat rincian biaya dan pos anggaran dalam APBD DKI Jakarta dan dihiasi dengan gambar ondel-ondel. Selain itu, tertera juga nomor call center bagi warga yang membutuhkan informasi dan pengaduan. [bay] http://metropolitan.inilah.com/

Jokowi Beri Penjelasan Program Kerjanya ke DPRD - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo siang ini Rabu, (13/03/2013) memaparkan penjelasannya atas pandangan fraksi- fraksi DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2013-2017 pada rapat paripurna Kamis pekan lalu, (7/3/2013).

Berdasarkan pandangan Fraksi PPP dan PKS yang mengatakan dalam RPJMD provinsi DKI tahun 2013-2017 belum menggambarkan Jakarta lima tahun kedepan, pria yang akrab disapa Jokowi itu menjelaskan, RPJMD 2013-2017 telah disusun yang berpedoman pada peraturan pemerintah No 8 tentang tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.

"Ini sudah menggambarkan DKI 5 tahun kedepan, dan diwujudkan dalam rencana strategi (rensra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," ujarnya saat memberikan penjelasan dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013). "Rensra SKPD tersebut merupakam kepanjangan tangan dari RPJMD" tambahnya

Dia juga memberikan penjelasan terkait usulan dari PDI-P tentang evaluasi RPJMD. Jokowi mengatakan evaluasi yang diusulkan tersebut akan dilakukan, namun evaluasi hanya diperlukan satu kali dalam lima tahun.

Sebelumnya, Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta pada rapat paripurna pekan lalu mengkritisi RPJMD provinsi DKI yang mengatakan, RPJMD DKI Jakarta tahun 2013-2017 belum menggambarkan DKI Jakarta dalam lima tahun kedepan, mereka meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah DKI dalam pelaksanaan RPJMD tersebut.

Begitu juga tanggapan dari fraksi PDI-P yang meminta pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap RPJMD DKI Jakarta tahun 2013-2017. [mvi] http://metropolitan.inilah.com/

Friday, February 22, 2013

Jokowi Tak Pernah Terima Gaji Bulanan

Jokowi Tak Pernah Terima Gaji Bulanan
Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu menghiasi pemberitaan di seluruh media masa, baik online, cetak, maupun televisi. Pria yang akrab disapa Jokowi itu pun mengaku terus memantau pemberitaan mengenai dirinya. "Saya buka terus, cek terus, baca berita dan komentar pembaca, di mobil, atau enggak kalau malam," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Namun, saat ditanya apakah dirinya akan membuat situs tersendiri untuk memaparkan program kerja dan agenda kerja. Mantan Wali Kota Solo ini mengaku tidak memiliki waktu untuk mengurusnya. "Tapi saya kalau mau bikin status, setiap hari, tiap minggu ya enggak bisa, apaalagi mengurusi web, itu diurusi Pak Wagub. Nanti malah dibilang saingan kalau bikin juga," tandasnya.

Seperti diketahui, gaji Jokowi dan wakilnya Basuki T Purnama (Ahok) dapat diakses melalui situs pribadi Ahok yang beralamat di www.ahok.org, di mana dalam situs tersebut, terpampang gaji beserta tunjangan yang diterima Jokowi-Ahok tiap bulannya. Jokowi menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp8.578.500. Sedangkan Ahok menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp6.914.100. http://jakarta.okezone.com/read/2013/02/22/500/765939/jokowi-sering-baca-komentar-pembaca-di-media-massa

Janji Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama (Ahok) untuk melakukan transparansi anggaran Pemerintahan Jakarta Baru, ditepati. Melalui website www.ahok.org, mereka membeberkan list gaji pejabat DKI. Website ini, dipantau langsung oleh Jokowi. Namun saat ditanya berapa gaji yang dia dapat setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya enggan menjelaskan. Dia mengaku tidak tahu besaran upahnya selama ini.

"Enggak hafal saya mengenai rupiahnya. Saya enggak pernah terima uang, cuma tanda tangan saja. Benar ini serius," kata Jokowi kepada wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/2/2013). Kendati begitu, dia tidak menyangkal jika besaran gajinya tidak berbeda jauh dengan Ahok. Meliputi gaji pokok, dan tunjangan setiap bulannya. Saat ditanya berapa selisihnya, dia tak mau menyebut.

"Di situ (website) semua ada. Cuma terpaut sedikit sama Pak Wagub, enggak hafal saya. Sudah ditempel semua, plus struknya. Kira-kira ada gaji dan tunjangan," bebernya. Seperti diketahui, melalui website pribadi www.ahok.org, Ahok mempublikasikan tanda terima gaji dan tunjangan yang diterimanya. Termasuk gaji Gubernur DKI Jakarta pada Februari lalu.

Jumlah gaji yang diterima Jokowi setelah dikurangi pajak adalah sebesar Rp3.448.500, sedangkan Basuki menerima gaji setelah pajak sebesar Rp2.810.100. Selain gaji, gubernur dan wagub juga menerima tunjangan jabatan. Setelah dikurangi pajak. Gubernur menerima tunjangan sebesar Rp5.130.000 dan Wagub sebesar Rp4.104.000. (san) http://metro.sindonews.com/read/2013/02/22/31/720562/jokowi-tak-pernah-terima-gaji-bulanan