Ahok: Kalau saya gubernur langsung saya pecat-pecatin Kadis

 

 Ahok naik BKTB. ?2014 merdeka.com/imam buhori

Ahok: Kalau saya gubernur langsung saya pecat-pecatin Kadis

 Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengetahui hasil evaluasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tapi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Aku ini wakil gubernur kan. Kita cuma melaporkan pada pak gubernur, yang ini begini yang itu begitu. Kalau tidak mau diganti ya terserah pak gubernur. Saya hanya mengusulkan," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (13/2).

Ahok mengungkapkan, dirinya tidak akan pandang bulu jika memiliki wewenang untuk mengganti SKPD. Karena semuanya yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) akan segera diganti, jika dirinya menjadi gubernur.

"Kalau pak gubernur berhenti dan saya jadi gubernur, langsung saya pecat-pecatin Kadisnya tuh. Aku sih ikut pak gubernur sajalah. Kita evaluasi sangat fair," ungkapnya.

"Tunggu tanggal mainnya dong, ini kan seru. Ini kan sedap-sedap takut, ngeri-ngeri sedap. Jadi ini orang mikir, saya diganti apa tidak ya, saya diganti apa tidak ya," tambah mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok menjamin, tidur Kadis tidak akan tenang jika pengandaiannya terjadi. Bahkan dirinya memastikan selama dua bulan tidurnya juga tidak nyenyak. Sehingga ia bisa melihat mental bawahannya seperti apa.

"Kita bisa melihat mental mereka seperti apa. Yang rakus sama yang mau tobat kelihatan kok. Jaksa juga udah BBM saya minta waktu untuk. Nih BBM, 'mantap Pak Ahok dia bilang, selamat siang Pak Ahok, jika ada waktu mau diskusi beberapa masalah hukum terkait 1 titik titik 2 titik titik. Pokoknya ada 4-5 item. Macam-macam. Pasar Tanah Abang yang sudah kalian tahu, soal bus yang sudah kalian tahu," jelasnya.

[did]

Source : merdeka.com

 

Read More

Ahok: Kalau saya gubernur langsung saya pecat-pecatin Kadis

 

 Ahok naik BKTB. �2014 merdeka.com/imam buhori

Ahok: Kalau saya gubernur langsung saya pecat-pecatin Kadis

 Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengetahui hasil evaluasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tapi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Aku ini wakil gubernur kan. Kita cuma melaporkan pada pak gubernur, yang ini begini yang itu begitu. Kalau tidak mau diganti ya terserah pak gubernur. Saya hanya mengusulkan," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (13/2).

Ahok mengungkapkan, dirinya tidak akan pandang bulu jika memiliki wewenang untuk mengganti SKPD. Karena semuanya yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) akan segera diganti, jika dirinya menjadi gubernur.

"Kalau pak gubernur berhenti dan saya jadi gubernur, langsung saya pecat-pecatin Kadisnya tuh. Aku sih ikut pak gubernur sajalah. Kita evaluasi sangat fair," ungkapnya.

"Tunggu tanggal mainnya dong, ini kan seru. Ini kan sedap-sedap takut, ngeri-ngeri sedap. Jadi ini orang mikir, saya diganti apa tidak ya, saya diganti apa tidak ya," tambah mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok menjamin, tidur Kadis tidak akan tenang jika pengandaiannya terjadi. Bahkan dirinya memastikan selama dua bulan tidurnya juga tidak nyenyak. Sehingga ia bisa melihat mental bawahannya seperti apa.

"Kita bisa melihat mental mereka seperti apa. Yang rakus sama yang mau tobat kelihatan kok. Jaksa juga udah BBM saya minta waktu untuk. Nih BBM, 'mantap Pak Ahok dia bilang, selamat siang Pak Ahok, jika ada waktu mau diskusi beberapa masalah hukum terkait 1 titik titik 2 titik titik. Pokoknya ada 4-5 item. Macam-macam. Pasar Tanah Abang yang sudah kalian tahu, soal bus yang sudah kalian tahu," jelasnya.

[did]

Source : merdeka.com

 

Read More

Pengamat: Jokowi-Basuki itu "Newsmaker", Bukan Pencitraan

 

Pengamat: Jokowi-Basuki itu "Newsmaker", Bukan Pencitraan

  Pandangan miring tentang kiprah Joko Widodo dan Basuki T. Purnama atau Ahok dalam 100 hari memimpin DKI Jakarta mulai bermunculan. Salah satu yang dominan adalah aksi keduanya dianggap sekadar pencitraan, tanpa bukti konkret. Pandangan tersebut ditepis oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi. Menurutnya, Jokowi-Basuki adalah magnet pemberitaan, sehingga apa pun dan ke mana pun keduanya pergi seolah-olah tak pernah lepas dari pemberitaan media.

"Jokowi-Ahok itu newsmaker yang selalu menarik untuk diberitakan media sekaligus memiliki daya tarik bagi masyarakat. Jangan heran kalau mereka selalu diliput media," terang Ari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/1/2013).

Liputan yang demikian besar terhadap aktivitas keduanya, dalam penilaian Ari, tak bisa digolongkan dalam pencitraan. Sebab, pemberitaan itu bukan atas inisiatif keduanya. Ari menilai, Jokowi-Basuki tidak sengaja meminta liputan khusus atas kiprah keduanya. Namun, sikap keterbukaan yang dibarengi berbagai terobosan yang dilakukan keduanya memang selalu menarik minat media.

"Ini perlu dibedakan. Kalau pencitraan artinya ada unsur sengaja menciptakan publikasi besar-besaran. Jokowi-Basuki tidak ada unsur sengaja. Aksi blusukan Jokowi, misalnya, saya pikir, sebenarnya dia juga tidak ingin selalu diikuti kamera. Tapi, ya memang aksi seperti itu tergolong menarik karena sangat jarang dilakukan tokoh politik atau pemerintahan lain sehingga menarik perhatian banyak orang termasuk media," urai Ari.

Menurutnya, pandangan negatif yang muncul karena Jokowi lebih sering menjadi pusat pemberitaan adalah penilaian yang keliru. Kebebasan akses media dan masyarakat untuk berkontak langsung dengan mantan Wali Kota Solo itulah yang berimbas pada munculnya Jokowi sebagai newsmaker. Ari juga berpendapat, pandangan miring itu juga muncul karena besarnya harapan ketika kedua orang ini terpilih sebagai pemimpin Jakarta.

Sementara itu, pada saat yang bersamaan muncul problem yang tak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. "Ekspektasi terhadap Jokowi-Basuki demikian tinggi dan dirasa belum terjawab dalam 100 hari kerja. Inilah yang kemudian menyebabkan muncul kritikan terhadap keduanya," ujar Ari.

Salah satu kritikan tajam disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Cak Imin, sapaan Muhaimin, menilai Jokowi lebih sering tampil di televisi dibandingkan bekerja secara terstruktur.

 Source : megapolitan.kompas.com 

Read More

Ruhut Sebut Jokowi dan Ahok Orang Jujur

Gubernur DKI Jakarta Joko Widod berjalan didampingi Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, saat akan memaparkan kinerja dalam rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI, di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2014). Dalam kesempatan terebut, Jokowi menegur para aparat pemerintah yang lamban dan tidak kooperatif dalam menanggapi persoalan di lapangan. WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA

Ruhut Sebut Jokowi dan Ahok Orang Jujur

Ruhut Sitompul terus mendorong Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melaporkan kasus berkaratnya bus baru asal China ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini karena, kata anggota Komisi III DPR itu, Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, adalah orang yang jujur.

"Kita kan harus obyektif juga kalau Pak Jokowi ini kan orang jujur, Pak Ahok juga orang jujur. Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur tidak usah segan-seganlah. Mari kita mencegah dan memerangi koruptor," kata Ruhut kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2014).

Menurut Ruhut, apabila nantinya kasus proyek pengadaan bus transjakarta dan bus sedang yang diduga bekas bisa dilaporkan ke KPK, maka keduanya harus berani menjadi saksi pelapor.

"Karena di KPK tidak cukup hanya melaporkan, tapi juga siap untuk menjadi saksi pelapor. Karena untuk melaporkan saja, di KPK itu ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu kasus. Tapi giliran menjadi saksi pelapor, tidak ada yang mau, karena kan ada konsekuensinya," ujar Ruhut.

Jokowi, lanjut dia, harus berani. Apalagi, Jokowi sudah menandatangani MoU dengan KPK untuk bekerja sama mencegah korupsi di Pemprov DKI Jakarta.

Seperti diberitakan, dalam pengadaan bus baru Pemprov DKI Jakarta dicurigai ada kecurangan, ketika terungkap adanya kerusakan dan karat di komponen beberapa bus. Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga terkejut mengetahui hal tersebut.

Jokowi pun meminta Inspektorat DKI Jakarta untuk menyelidiki permasalahan ini. Ujung-ujungnya, Jokowi mencopot Udar Pristono sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

---

Penulis	: Alsadad Rudi
Editor	: Ana Shofiana Syatiri Source : megapolitan.kompas.com

Read More

Akui laporan Ombudsman, Ahok sebut banyak pungli di Jakarta

Ahok. ?2014 merdeka.com/imam buhori                                                 Ahok. ?2014 merdeka.com/imam buhori            

Akui laporan Ombudsman, Ahok sebut banyak pungli di Jakarta

Berdasarkan data laporan yang dimilikiOmbudsman, banyak warga Jakarta
mengeluhkan masih banyaknya pungutan liar dalam pengurusan izin usaha.
Sehingga untuk mendirikan usaha sangat rumit.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membenarkan
 laporan yang disampaikan Ombudsman. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta segera menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) untuk memperjelas proses administrasi.

"Memang, makanya kita bikin PTSP. Memang pusing kita kalau mau ngurus
apapun di Jakarta. Karena kita ngurus sesuatu diputer-puterin ke mana-mana,"
ungkapnya di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (14/2).

Selain memperjelas proses administrasi, PTSP juga dapat mengurangi
kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Sebab kejelasan mengenai
proses sudah dapat diketahui oleh warga Jakarta. Sehingga dapat dilaporkan
 jika menemukan keanehan atau kecurangan.

"Kalau sudah satu pintu, mereka tidak akan bisa main. Karena kalau mereka
menggarapnya telatkan bisa ketawan. Kalau udah saya masukin kok belum
keluar," jelasnya. "Sama seperti IMB online yang baru diresmikan Pak Gubernur.
Mereka bilang pengerjaannya maksimal empat hari, kalau misalnya empat hari
gak keluar berarti mereka macam-macam dong. Jadi langsung ketahuan,"
tambahnya.

Seperti diketahui, Ombudsman menyatakan mendapat pengaduan sebanyak
4.800 laporan dari masyarakat terkait kinerja lembaga pemerintahan.
Dari laporan tersebut, DKI Jakarta dinyatakan sebagai Provinsi dengan
tingkat pengaduan terbanyak.

Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan, DKI Jakarta
mendapat pengaduan mencapai 1.100 laporan sepanjang 2013. Pengaduan
itu terkait seputar pelayanan masyarakat dan pemberian izin bangunan
fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit.

Danang mengatakan, dari jumlah tersebut, pengaduan terkait buruknya
pelayanan dalam pengurusan izin investasi. Menurut dia, sebagian besar
pengadu mengeluhkan masih banyaknya pungutan liar dalam pengurusan
 izin usaha.

"DKI itu pengaduan investasi paling tinggi, kalau anda mau bangun PT dan
CV itu paling banyak pungutan liarnya," kata Danang.

Terkait dengan hal ini, Danang mengatakan, pihak Pemprov DKI telah
 menjanjikan akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan
memperbaiki sistem pelayanan. Dia mengatakan, Ombudsman kini
tengah menunggu realisasi tersebut dan akan mengambil tindakan
 tegas jika hal itu tidak dilaksanakan.

"Kalau tidak ada perubahan, kita panggil kepala dinasnya, dan akan
kita rekomendasikan pemecatan. Rekomendasi Ombudsman wajib
dijalankan," pungkas dia.[bal]

Source : merdeka.com

Read More

Akui laporan Ombudsman, Ahok sebut banyak pungli di Jakarta

Ahok. �2014 merdeka.com/imam buhori                                                 Ahok. �2014 merdeka.com/imam buhori            

Akui laporan Ombudsman, Ahok sebut banyak pungli di Jakarta

Berdasarkan data laporan yang dimilikiOmbudsman, banyak warga Jakarta
mengeluhkan masih banyaknya pungutan liar dalam pengurusan izin usaha.
Sehingga untuk mendirikan usaha sangat rumit.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membenarkan
 laporan yang disampaikan Ombudsman. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta segera menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) untuk memperjelas proses administrasi.

"Memang, makanya kita bikin PTSP. Memang pusing kita kalau mau ngurus
apapun di Jakarta. Karena kita ngurus sesuatu diputer-puterin ke mana-mana,"
ungkapnya di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (14/2).

Selain memperjelas proses administrasi, PTSP juga dapat mengurangi
kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Sebab kejelasan mengenai
proses sudah dapat diketahui oleh warga Jakarta. Sehingga dapat dilaporkan
 jika menemukan keanehan atau kecurangan.

"Kalau sudah satu pintu, mereka tidak akan bisa main. Karena kalau mereka
menggarapnya telatkan bisa ketawan. Kalau udah saya masukin kok belum
keluar," jelasnya. "Sama seperti IMB online yang baru diresmikan Pak Gubernur.
Mereka bilang pengerjaannya maksimal empat hari, kalau misalnya empat hari
gak keluar berarti mereka macam-macam dong. Jadi langsung ketahuan,"
tambahnya.

Seperti diketahui, Ombudsman menyatakan mendapat pengaduan sebanyak
4.800 laporan dari masyarakat terkait kinerja lembaga pemerintahan.
Dari laporan tersebut, DKI Jakarta dinyatakan sebagai Provinsi dengan
tingkat pengaduan terbanyak.

Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan, DKI Jakarta
mendapat pengaduan mencapai 1.100 laporan sepanjang 2013. Pengaduan
itu terkait seputar pelayanan masyarakat dan pemberian izin bangunan
fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit.

Danang mengatakan, dari jumlah tersebut, pengaduan terkait buruknya
pelayanan dalam pengurusan izin investasi. Menurut dia, sebagian besar
pengadu mengeluhkan masih banyaknya pungutan liar dalam pengurusan
 izin usaha.

"DKI itu pengaduan investasi paling tinggi, kalau anda mau bangun PT dan
CV itu paling banyak pungutan liarnya," kata Danang.

Terkait dengan hal ini, Danang mengatakan, pihak Pemprov DKI telah
 menjanjikan akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan
memperbaiki sistem pelayanan. Dia mengatakan, Ombudsman kini
tengah menunggu realisasi tersebut dan akan mengambil tindakan
 tegas jika hal itu tidak dilaksanakan.

"Kalau tidak ada perubahan, kita panggil kepala dinasnya, dan akan
kita rekomendasikan pemecatan. Rekomendasi Ombudsman wajib
dijalankan," pungkas dia.[bal]

Source : merdeka.com

Read More

Ahok tak beri ampun sopir yang rusak BKTB

Ahok. ?2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Ahok tak beri ampun sopir yang rusak BKTB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengetahui kalau Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) sedang tidak beroperasi. Hal ini karena masih ada ketakutan terjadinya penolakan akan keberadaan bus sedang ini.

Ahok menilai, penolakan yang dilakukan sangat tidak beralasan. Sebab perusakan yang dilakukan oleh sopir angkutan umum itu hanya tindakan nekat karena terpancing emosi.

"Mereka sebenarnya tidak berani, hanya ada yang ngomporin aja makanya mereka berani," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/2).

Menurut Ahok, ketakutan angkutan umum soal kehadiran BKTB tidak beralasan. Sebab sasaran yang inginkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan kelas menengah ke bawah, melainkan kelas menengah ke atas. 

Dengan demikian, dia melanjutkan, penolakan yang dilakukan tidak beralasan. Untuk pelaku perusakan, Ahok menyerahkannya kepada pihak berwenang. Sebab tindakan yang mereka lakukan sudah masuk ke kriminal. Terutama agar mendapatkan efek jera.

"Mereka pernah kita maafkan waktu merusak Transjakarta di depan balai kota. Tuh lihat mereka nekat lagi merusak BKTB," ujarnya.

Seperti diketahui, Unit Pengelola (UP) Bus Transjakarta saat ini belum mengoperasikan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) jurusan Monas-Pantai Indah Kapuk (PIK) pasca-perusakan terhadap empat BKTB. Pengoperasian akan kembali dilakukan menunggu situasi kondusif.

"Kita masih melihat situasi, khawatir nanti terjadi hal yang tidak diinginkan kalau kita paksakan. Baru hari ini akan kita evaluasi kembali, kalau dirasa cukup kondusif baru akan kita putuskan kembali operasi," kata Humas UP Transjakarta, Sri Ulina Pinem di Jakarta.

Source : merdeka.com

Read More

Ahok tak beri ampun sopir yang rusak BKTB

Ahok. �2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Ahok tak beri ampun sopir yang rusak BKTB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengetahui kalau Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) sedang tidak beroperasi. Hal ini karena masih ada ketakutan terjadinya penolakan akan keberadaan bus sedang ini.

Ahok menilai, penolakan yang dilakukan sangat tidak beralasan. Sebab perusakan yang dilakukan oleh sopir angkutan umum itu hanya tindakan nekat karena terpancing emosi.

"Mereka sebenarnya tidak berani, hanya ada yang ngomporin aja makanya mereka berani," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/2).

Menurut Ahok, ketakutan angkutan umum soal kehadiran BKTB tidak beralasan. Sebab sasaran yang inginkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan kelas menengah ke bawah, melainkan kelas menengah ke atas. 

Dengan demikian, dia melanjutkan, penolakan yang dilakukan tidak beralasan. Untuk pelaku perusakan, Ahok menyerahkannya kepada pihak berwenang. Sebab tindakan yang mereka lakukan sudah masuk ke kriminal. Terutama agar mendapatkan efek jera.

"Mereka pernah kita maafkan waktu merusak Transjakarta di depan balai kota. Tuh lihat mereka nekat lagi merusak BKTB," ujarnya.

Seperti diketahui, Unit Pengelola (UP) Bus Transjakarta saat ini belum mengoperasikan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) jurusan Monas-Pantai Indah Kapuk (PIK) pasca-perusakan terhadap empat BKTB. Pengoperasian akan kembali dilakukan menunggu situasi kondusif.

"Kita masih melihat situasi, khawatir nanti terjadi hal yang tidak diinginkan kalau kita paksakan. Baru hari ini akan kita evaluasi kembali, kalau dirasa cukup kondusif baru akan kita putuskan kembali operasi," kata Humas UP Transjakarta, Sri Ulina Pinem di Jakarta.

Source : merdeka.com

Read More

Ahok sudah kantongi nama pegawai Dishub 'pemain' bus berkarat

Ahok sudah kantongi nama pegawai Dishub 'pemain' bus berkarat

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sudah mengantongi hasil penyelidikan dari Inspektorat DKI Jakarta terkait bus baru Transjakarta yang rusak. Bahkan Ahok sudah mengantongi nama 'pemain' dalam persoalan bus karat tersebut.

"Sudah tahu, kami akan buat secara tertulis," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/2).

Ahok mengungkapkan, ada pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) yang sengaja menerima bus rusak tersebut. Sebab pihak Dishub selaku pelaksana tender memiliki bagian untuk mengurus pengadaan bus ini.

"Kita sudah tahu tukang nerimanya yang tidak benar, masak barang jelek dan karatan mau diterima. Sudah inspektorat sudah tahu. Dishub-kan ada bagian pengadaan barang," jelasnya.

Kerusakan bus Transjakarta terlihat dari komponennya. Seperti tabung oli power steering dan turbo sensor berkarat, tabung knalpot berkarat, water coolant bocor, kompresor AC berjamur, kabel otomatis spion terpasang tak rapi, rangka kendaraan berkarat, dan sejumlah komponen lainnya.

Source : merdeka.com

Read More

Ahok geram pengamat cuma bisa kritik tanpa beri solusi

Ahok jajal senjata TNI AD. ?2013 Merdeka.com                             Reporter : Saugy Riyandi | Jumat, 7 Februari 2014 21:02

Ahok geram pengamat cuma bisa kritik tanpa beri solusi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) geram dengan pengamat transportasi perkotaan yang menyalahkan Pemprov DKI Jakarta atas banyaknya kecelakaan yang terjadi di Jalanan Jakarta. Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan aturan-aturan penertiban pengendara.

"Ada langkah konkret, saya tangkapin copot pentil saya dibilang melanggar HAM, bahkan ada yang digebukin orang kita. Jadi gimana? Lo parkir sembarang, kita copot pentil, saya nilang enggak boleh. Makanya kita mau cabut STNK nanti ribut lagi pengamat (bilang) sokAhok itu, sok berkuasa, sok keras. Nah ada yang mati salah saya juga. Jadi maunya apa mau loh," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Kebijakan-kebijakan Pemprov DKI Jakarta memang sering dikritik para pengamat transportasi seperti denda penerobos jalur busway sebesar Rp 500.000. Namun, kata Ahok, pengamat tersebut hanya bisa mengkritik tanpa menawarkan solusi.

Ahok menambahkan para pengamat harus konsisten apabila ingin mengkritisi kinerja Pemprov DKI. Bahkan, Ahok menantang para pengamat untuk berdebat pada tahun 2017 mendatang.

"Makanya kalau mau jadi pengamat, jadi pengamat yang benar lah, harus konsisten. Kalau mau maki saya A, ya maki saya A. Nah tapi waktu saya lakuin yang A, lah anda maki saya lakuin B. Lah saya lakuin B anda bilang saya lakuin A, lah anda maunya apa gitu loh. Kamu nantang saya 2017 deh, susah amat," pungkas dia.

Source : Merdeka.com

Read More

Ahok geram pengamat cuma bisa kritik tanpa beri solusi

Ahok jajal senjata TNI AD. �2013 Merdeka.com                             Reporter : Saugy Riyandi | Jumat, 7 Februari 2014 21:02

Ahok geram pengamat cuma bisa kritik tanpa beri solusi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) geram dengan pengamat transportasi perkotaan yang menyalahkan Pemprov DKI Jakarta atas banyaknya kecelakaan yang terjadi di Jalanan Jakarta. Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan aturan-aturan penertiban pengendara.

"Ada langkah konkret, saya tangkapin copot pentil saya dibilang melanggar HAM, bahkan ada yang digebukin orang kita. Jadi gimana? Lo parkir sembarang, kita copot pentil, saya nilang enggak boleh. Makanya kita mau cabut STNK nanti ribut lagi pengamat (bilang) sokAhok itu, sok berkuasa, sok keras. Nah ada yang mati salah saya juga. Jadi maunya apa mau loh," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Kebijakan-kebijakan Pemprov DKI Jakarta memang sering dikritik para pengamat transportasi seperti denda penerobos jalur busway sebesar Rp 500.000. Namun, kata Ahok, pengamat tersebut hanya bisa mengkritik tanpa menawarkan solusi.

Ahok menambahkan para pengamat harus konsisten apabila ingin mengkritisi kinerja Pemprov DKI. Bahkan, Ahok menantang para pengamat untuk berdebat pada tahun 2017 mendatang.

"Makanya kalau mau jadi pengamat, jadi pengamat yang benar lah, harus konsisten. Kalau mau maki saya A, ya maki saya A. Nah tapi waktu saya lakuin yang A, lah anda maki saya lakuin B. Lah saya lakuin B anda bilang saya lakuin A, lah anda maunya apa gitu loh. Kamu nantang saya 2017 deh, susah amat," pungkas dia.

Source : Merdeka.com

Read More

Rugi, kerja sama swasta soal angkut sampah dihentikan Ahok

Truk sampah Jakarta. ?2013 merdeka.com/imam buhori                    Reporter : Saugy Riyandi | Jumat, 7 Februari 2014 21:02

Rugi, kerja sama swasta soal angkut sampah dihentikan Ahok

 Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku telah menghentikan kerja sama pengangkutan sampah dengan pihak swasta sejak Januari 2014 lalu. Menurut Ahok, pengelolaan sampah oleh swasta merugikan keuangan Pemprov DKI Jakarta.

"Mereka minta disambung lagi hingga bulan Juni ini, tapi kita nggak mau. Kontraknya kan bukan multiyears. Kita mau kelola saja sendiri, beli truk sampah sendiri," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (7/2).

Ahok menegaskan Dinas Kebersihan DKI Jakarta baru meremajakan 107 kendaraan operasional angkutan sampah dari sekitar 700 unit yang sudah tak layak beroperasi. Walaupun begitu, Pemprov DKI tetap memaksakan untuk mengangkut sampah dengan sistem swakelola.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengakui 107 unit kendaraan operasional angkutan sampah tidak akan mampu memenuhi kuota yang ditetapkan untuk mengangkut sampah warga Jakarta sebanyak 6.500 ton per hari. Tetapi, lebih baik pengangkutan sampah dikelola Pemprov DKI ketimbang dikelola pihak swasta.

"Biarin lah nggak memenuhi kuota. Kita mau selesaikan satu-satu saja. Kalau sudah beres satu-satu kan, orang bisa lihat hasilnya dengan jelas," pungkas dia.

[ded]

Source : merdeka.com

Read More

Rugi, kerja sama swasta soal angkut sampah dihentikan Ahok

Truk sampah Jakarta. �2013 merdeka.com/imam buhori                    Reporter : Saugy Riyandi | Jumat, 7 Februari 2014 21:02

Rugi, kerja sama swasta soal angkut sampah dihentikan Ahok

 Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku telah menghentikan kerja sama pengangkutan sampah dengan pihak swasta sejak Januari 2014 lalu. Menurut Ahok, pengelolaan sampah oleh swasta merugikan keuangan Pemprov DKI Jakarta.

"Mereka minta disambung lagi hingga bulan Juni ini, tapi kita nggak mau. Kontraknya kan bukan multiyears. Kita mau kelola saja sendiri, beli truk sampah sendiri," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (7/2).

Ahok menegaskan Dinas Kebersihan DKI Jakarta baru meremajakan 107 kendaraan operasional angkutan sampah dari sekitar 700 unit yang sudah tak layak beroperasi. Walaupun begitu, Pemprov DKI tetap memaksakan untuk mengangkut sampah dengan sistem swakelola.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengakui 107 unit kendaraan operasional angkutan sampah tidak akan mampu memenuhi kuota yang ditetapkan untuk mengangkut sampah warga Jakarta sebanyak 6.500 ton per hari. Tetapi, lebih baik pengangkutan sampah dikelola Pemprov DKI ketimbang dikelola pihak swasta.

"Biarin lah nggak memenuhi kuota. Kita mau selesaikan satu-satu saja. Kalau sudah beres satu-satu kan, orang bisa lihat hasilnya dengan jelas," pungkas dia.

[ded]

Source : merdeka.com

Read More

Ahok: Wakil kadis kebersihan tahu masalah pengadaan truk sampah

Truk sampah Jakarta. ?2013 merdeka.com/imam buhori             Reporter : Saugy Riyandi | Jumat, 7 Februari 2014 17:45

Ahok: Wakil kadis kebersihan tahu masalah pengadaan truk sampah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempermasalahkan pengajuan truk sampah oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Menurut Ahok, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin tidak mengetahui masalah yang terjadi sebenarnya.

"Pak Unu saja yang enggak bisa jelasin kan. Truk yang ada 600 tapi jelek-jelek. Tapi kita beli 15 baru ditambah 92 truk, pakai yang ada sajalah," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (7/2).

Ahok menegaskan sebenarnya permasalahan yang terjadi bukan pada DPRD. Tetapi, pengajuan oleh Dinas Kebersihan DKI terlambat. "Kita sudah ajukan tapi asal ngomong pak Unu gitu lho. Dia bilang DPRD yang nahan karena dia tidak tau masalah," kata dia.

Selain itu, mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin tidak bisa menjelaskan kesalahan tersebut. Lantaran, Unu menyuruh wakilnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Dia bilang yang tahu wakilnya, jadi ya kita panggil wakilnya ngomong. Kalau wakilnya lebih pintar ya wakilnya jadi kepala dinas dong. Sederhana kan," pungkas dia.

Sebelumnya, pengadaan truk sampah ini berawal dari pengakuan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan pengadaan truk sampah ditolak oleh DPRD lantaran tidak tertera dalam APBD 2014.

Namun, pihak DPRD pun membantah telah menolak usulan pengadaan 200 truk sampah karena tidak pernah menerima draft usulan tersebut.

[did]

Source : merdeka.com

Read More

Ahok: Wakil kadis kebersihan tahu masalah pengadaan truk sampah

Truk sampah Jakarta. �2013 merdeka.com/imam buhori             Reporter : Saugy Riyandi | Jumat, 7 Februari 2014 17:45

Ahok: Wakil kadis kebersihan tahu masalah pengadaan truk sampah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempermasalahkan pengajuan truk sampah oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Menurut Ahok, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin tidak mengetahui masalah yang terjadi sebenarnya.

"Pak Unu saja yang enggak bisa jelasin kan. Truk yang ada 600 tapi jelek-jelek. Tapi kita beli 15 baru ditambah 92 truk, pakai yang ada sajalah," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (7/2).

Ahok menegaskan sebenarnya permasalahan yang terjadi bukan pada DPRD. Tetapi, pengajuan oleh Dinas Kebersihan DKI terlambat. "Kita sudah ajukan tapi asal ngomong pak Unu gitu lho. Dia bilang DPRD yang nahan karena dia tidak tau masalah," kata dia.

Selain itu, mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin tidak bisa menjelaskan kesalahan tersebut. Lantaran, Unu menyuruh wakilnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Dia bilang yang tahu wakilnya, jadi ya kita panggil wakilnya ngomong. Kalau wakilnya lebih pintar ya wakilnya jadi kepala dinas dong. Sederhana kan," pungkas dia.

Sebelumnya, pengadaan truk sampah ini berawal dari pengakuan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan pengadaan truk sampah ditolak oleh DPRD lantaran tidak tertera dalam APBD 2014.

Namun, pihak DPRD pun membantah telah menolak usulan pengadaan 200 truk sampah karena tidak pernah menerima draft usulan tersebut.

[did]

Source : merdeka.com

Read More

Ahok pertanyakan kinerja pengelola TPA Bantargebang

TPA Bantar Gebang. ?2012 Merdeka.com

Ahok pertanyakan kinerja pengelola TPA Bantargebang

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku bingung dengan kinerja pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yaitu PT Godang Tua Jaya (GTJ). Padahal, harga pembuangan sampah selalu naik setiap tahunnya tetapi kinerja GTJ menurun.

Selain itu, lahan yang digunakan GTJ untuk pembuangan sampah merupakan lahan milik Pemprov DKI Jakarta. "Kita nggak tahu, minta pembagiannya mesti jelas. Kenapa lahan 100 hektar punya DKI hanya untuk buang sampah doang. Dengan kontrak selama 25 tahun," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (7/2).

Menurut Ahok, biaya pembuangan sampah yang dibayarkan Pemprov DKI sebesar Rp 114.000 per ton pada tahun lalu. Namun, tahun ini, GTJ menaikkan tarif tersebut sebesar Rp 123.000 per ton.

"Kita bayar tiap tahun naik. Tahun ini saja kita bayar Rp 123.000 per ton untuk buang sampah di tanah saya. Alasannya dia mau olah segala macam. Logikanya, kalau itu tanah dia, bisa saya terima lho. Tapi ini kan tanah saya, kan lucu jadinya," tegas Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan biaya pembuangan sampah itu diluar biaya angkut yang harus dibayarkan Pemprov DKI melalui Dinas Kebersihan. Biaya pengangkutan tersebut diserahkan kepada swasta oleh Dinas Kebersihan DKI.

Ahok menjelaskan pengangkutan sampah dengan kendaraan tipe kecil Rp 22.393 per ton dan tipe angkutan besar Rp 167.343 per ton. Politisi Gerindra ini menilai selama ini Pemprov DKI tidak punya anggaran untuk membeli truk karena anggarannya habis untuk pembayaran tiping fee sebesar Rp 287,8 miliar per tahun dan biaya pengangkutan sampah yang juga cukup besar.

"Artinya, kita nggak punya duit lagi untuk beli truk. Dan kedua, kita nggak punya manajemen yang baik dalam pengelolaan sampah. Oke, angkut sampah diserahkan ke swasta. Dan swasta menang tender per kecamatan dibagi-bagi. Kemudian masyarakat mengeluh karena sampah bau nggak diangkat. Lalu sanksinya apa ke swasta? Gitu lho," kata dia.

Untuk itu, Ahok menambahkan Pemprov DKI akan membeli lahan sendiri untuk tempat pembuangan sampah akhir. Pasalnya, anggaran pembuangan sampah DKI Jakarta dapat mencapai Rp 400 miliar per tahun.

"Anggap saja harga tanah di sana Rp 400 ribu per meter. Kalau 100 hektar ya Rp 400 miliar. Lha kita bayar dia saja (PT GTJ) mau sampai Rp 400 miliar lebih setahun. Kontrak 25 tahun kok bisa Bantargebang nggak penuh gitu. Kita beli tanah saja 100 hektar setiap tahun kalau gitu," pungkas dia.

[did]

Source : merdeka.com

Read More

Ahok pertanyakan kinerja pengelola TPA Bantargebang

TPA Bantar Gebang. �2012 Merdeka.com

Ahok pertanyakan kinerja pengelola TPA Bantargebang

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku bingung dengan kinerja pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yaitu PT Godang Tua Jaya (GTJ). Padahal, harga pembuangan sampah selalu naik setiap tahunnya tetapi kinerja GTJ menurun.

Selain itu, lahan yang digunakan GTJ untuk pembuangan sampah merupakan lahan milik Pemprov DKI Jakarta. "Kita nggak tahu, minta pembagiannya mesti jelas. Kenapa lahan 100 hektar punya DKI hanya untuk buang sampah doang. Dengan kontrak selama 25 tahun," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (7/2).

Menurut Ahok, biaya pembuangan sampah yang dibayarkan Pemprov DKI sebesar Rp 114.000 per ton pada tahun lalu. Namun, tahun ini, GTJ menaikkan tarif tersebut sebesar Rp 123.000 per ton.

"Kita bayar tiap tahun naik. Tahun ini saja kita bayar Rp 123.000 per ton untuk buang sampah di tanah saya. Alasannya dia mau olah segala macam. Logikanya, kalau itu tanah dia, bisa saya terima lho. Tapi ini kan tanah saya, kan lucu jadinya," tegas Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan biaya pembuangan sampah itu diluar biaya angkut yang harus dibayarkan Pemprov DKI melalui Dinas Kebersihan. Biaya pengangkutan tersebut diserahkan kepada swasta oleh Dinas Kebersihan DKI.

Ahok menjelaskan pengangkutan sampah dengan kendaraan tipe kecil Rp 22.393 per ton dan tipe angkutan besar Rp 167.343 per ton. Politisi Gerindra ini menilai selama ini Pemprov DKI tidak punya anggaran untuk membeli truk karena anggarannya habis untuk pembayaran tiping fee sebesar Rp 287,8 miliar per tahun dan biaya pengangkutan sampah yang juga cukup besar.

"Artinya, kita nggak punya duit lagi untuk beli truk. Dan kedua, kita nggak punya manajemen yang baik dalam pengelolaan sampah. Oke, angkut sampah diserahkan ke swasta. Dan swasta menang tender per kecamatan dibagi-bagi. Kemudian masyarakat mengeluh karena sampah bau nggak diangkat. Lalu sanksinya apa ke swasta? Gitu lho," kata dia.

Untuk itu, Ahok menambahkan Pemprov DKI akan membeli lahan sendiri untuk tempat pembuangan sampah akhir. Pasalnya, anggaran pembuangan sampah DKI Jakarta dapat mencapai Rp 400 miliar per tahun.

"Anggap saja harga tanah di sana Rp 400 ribu per meter. Kalau 100 hektar ya Rp 400 miliar. Lha kita bayar dia saja (PT GTJ) mau sampai Rp 400 miliar lebih setahun. Kontrak 25 tahun kok bisa Bantargebang nggak penuh gitu. Kita beli tanah saja 100 hektar setiap tahun kalau gitu," pungkas dia.

[did]

Source : merdeka.com

Read More

Basuki Senang Ada Sumbangan 51 Truk Sampah dari Pengusaha

Basuki Senang Ada Sumbangan 51 Truk Sampah dari Pengusaha

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa senang karena mendapat sumbangan puluhan truk sampah dari pengusaha. Namun, ia juga kecewa karena Dinas Kebersihan DKI Jakarta tidak mengusulkan pengadaan 200 truk sampah dalam Rancangan APBD (RAPBD) DKI 2014.

"Saat saya menghadiri acara Imlek, pengusaha menyumbang DKI 51 unit truk sampah," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (7/2/2014).

Pengusaha yang menyumbangkan 51 truk sampah itu bergerak atas nama perorangan, bukan asosiasi pengusaha. Saat acara perayaan Imlek tersebut, Basuki didaulat untuk menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, Basuki menyelipkan cerita tentang gagalnya pengadaan 200 truk sampah karena usulan itu tidak ada dalam RAPBD 2014.

Mendengar cerita Basuki itu, satu per satu pengusaha menyatakan bersedia menyumbangkan truk sampah kepada Pemprov DKI. Duta Besar Indonesia untuk China dan Mongolia Imron Cotan pun turut menyumbangkan truk sampah. "Ada juga yang menyumbang motor sampah," kata Basuki.

Tak hanya dari pengusaha, Pemprov DKI juga mendapat sumbangan dua unit truk sampah dari perusahaan asal Taiwan. Awalnya, perusahaan Taiwan itu memberikan corporate social responsibility (CSR) dalam bentuk uang tunai. Namun, Basuki menolak pemberian uang itu dan mengatakan bahwa sumbangan dalam bentuk barang akan bermanfaat panjang.

Basuki sebetulnya telah mengusulkan anggaran pembelian 200 truk sampah. Namun, saat pengesahan APBD DKI 2014, usulan itu tidak disetujui. Basuki menganggap DPRD menolak usulannya tersebut. Sementara itu, DPRD mengatakan tidak ada usulan pengadaan truk sampah di dalam draf RAPBD 2014. Basuki mengetahui dugaan penolakan DPRD itu berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin.

Menurut Basuki, sedianya Pemprov DKI akan meremajakan 700 unit truk sampah yang ada. Namun, saat ini Pemprov DKI Jakarta baru bisa meremajakan sebanyak 92 truk sampah. Ia mengatakan, Jakarta idealnya memiliki 400 truk sampah yang dalam kondisi baik.

---

Penulis	: Kurnia Sari Aziza
Editor	: Laksono Hari Wiwoho Source : megapolitan.kompas.com

Read More

Ahok: Goblok Kalau Kita Angkut Sampah yang Harusnya Diangkut Swasta

Ayunda W. Savitri - detikNews

Ahok: Goblok Kalau Kita Angkut Sampah yang Harusnya Diangkut Swasta

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dengan tegas telah meminta Dinas Kebersihan untuk menyerahkan data berupa nama, nomor rekening dan nomor telepon anggota kebersihan di lapangan. Pria yang akrab disapa Ahok ini menduga ada keganjilan dari laporan kinerja pihak swasta oleh pihak terkait.

"Kita masih harus cek lagi. Kita sudah panggil untuk klarifikasi sama Bappeda. Dia nggak bisa bohong lah. Kita minta gaji langsung transfer ke bank, nggak ada lagi gaji pegawai di lapangan itu dibayar kontan," ujar Ahok di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (4/2/2014).

"Kita tahu sampah ini, masalahnya sudah menggurita. Apakah betul Bantar Gebang itu 6.500 ton perhari? Karena kita bayar di pintu Rp 120 ribu lebih. Makanya saya minta fotokopi BPKB dan STNK truk sampah swasta. Terus operasi di mana saja. Karena bisa saja selama ini truk kita yang 'disogok' untuk ngangkut jatahnya swasta. Jadi yang dibilangin DPRD ada benernya juga," imbuhnya.

Oleh karenanya, Ahok mengaku saat ini sedang giat melakukan pembenahan di tubuh Dinas PU, Transportasi dan Kebersihan. "Kita lagi keroyok itu dulu. Kan goblok sekali, kita punya truk sampah tapi ngangkutin sampah di wilayah yang sudah dikontrakkan kepada swasta," tutup Ahok.

"Dulu kita menyerahkan kepada swasta karena anggapannya tidak cukup, tapi di lapangan siapa yang sangka kalau swasta tidak mengambil di tempat itu terus warga teriak-teriak yang datang juga mobil sampahnya kita. Nah ini kan tidak betul juga. Terus apa betul Bantar Gebang itu setiap hari masuk 6.500 ton? Bagaimana kalau misalnya masuk hanya 4.500 ton? Siapa yang tau. Itu akan kita audit," paparnya.

Jokowi kembali bertemu bupati Bogor. Namun warga cipayung menolak pembangunan waduk jika ganti rugi tak sesuai. Simak liputan lengkapnya di Reportase Malam pukul 01.36 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/rmd) 

Source : news.detik.com

Read More

Basuki: Tolong "Ajarin" Kami deh untuk Sikat Permukiman Liar

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan penjelasan saat berkunjung ke kantor redaksi Kompas.com di Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2014).

Basuki: Tolong "Ajarin" Kami deh untuk Sikat Permukiman Liar

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuka pintu saran dan masukan mengenai cara yang paling benar untuk merelokasi permukiman liar di bantaran sungai ataupun waduk.

"Saya mau bilang, orang yang mau ajarin kami, tolong ajari kami deh untuk sikat itu rumah agar bisa masuk alat berat," ujar Basuki atau akrab disapa Ahok di Balaikota, Rabu (29/1/2014).

Ahok menilai, selama ini, pekerjaan merelokasi warga di bantaran selalu dianggap melanggar hak asasi manusia. Fakta yang ada, penggusuran warga di sisi barat dan Taman Burung Waduk Pluit, Jakarta Utara, dianggap melanggar HAM.

"Nanti pas kerjain itu dibilang melanggar HAM. Kami nggak bisa kerja, tapi kamu bilang malah rugi dari Apindo, gitu lho," ucap Ahok.

Ahok juga mengatakan, pihaknya akan terus berupaya membenahi sejumlah persoalan yang berkaitan dengan sampah, saluran drainase, ataupun instalasi kabel yang semrawut.

Apabila tidak terpenuhi atau gagal, Ahok meminta kepada warga DKI Jakarta agar jangan memilih lagi Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta selanjutnya.

Source : megapolitan.kompas.com

Read More