Ketua DPRD DKI: Jokowi-Ahok Lebih Baik dari Foke-Prijanto

Ketua DPRD DKI: Jokowi-Ahok Lebih Baik dari Foke-Prijanto

Jakarta : Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengaku, kinerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama lebih baik daripada pemimpin ibukota sebelumnya, Fauzi Bowo - Prijanto.

"Hampir sama dengan gubernur lalu, tetapi lebih bagus," ujar Ferrial Sofyan saat dihubungiLiputan6.com di Jakarta, Selasa (24/12/2013).

Menurut Ferrial, penilaian itu dapat dilihat dari berbagai program penyelesaian masalah DKI, seperti banjir dan transportasi yang mulai efektif pada masa gubernur saat ini.

Di antaranya adalah membuat 2.000 sumur resapan dan memperbaiki saluran air. Selain itu, untuk mengantisipasi datangnya bencana banjir, Dinas Pekerjaan Umum tengah merencanakan membangun 5 pompa besar di sejumlah titik dengan anggaran Rp 2 triliun.

"Banyak yang dilakukan Gubernur (Jokowi) untuk mengatasi banjir yang dilakkan secara sporadis. Ini suatu hal yang bagus," puji Ferrial yang juga merupakan politisi Partai Demokrat.

Begitu juga dengan masalah transportasi. Meski pertumbuhan jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahunnya, namun Pemprov DKI juga terus berupaya mengalihkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum

"Tahun ini 1.000 bus dengan biaya sekitar Rp 4,5 triliun. Ini bisa diatasi dengan rencana anggaran sebesar Rp 69 triliun. Kita juga membuat koridor baru, SDA 3," imbuhnya.

Kendati demikian, sebagai lembaga yang berfungsi sebagai kontrol dari pemerintahan yang ada, kata Ferrial, bukan berarti DPRD tidak menemukan kekurangan pemerintahan Jokowi-Ahok.

Soal beberapa program yang bersentuhan langsung dengan warga, menurut Ferrial, sasarannya masih dianggap kurang tepat. Contohnya ikhwal pelayanan medis di puskesmas dan rumah sakit. kata Ferrial, seharusnya hal ini bisa lebih dimaksimalkan, sebab rencana anggaran Dinas Kesehatan tahun 2014 mencapai Rp 2 triliun.

"Juga soal kualitas pendidikan. Kartu Jakarta Pintar (KJP) masih belum tetap sasaran," tandas Ferrial Sofyan.(Gen/Riz)

Source  : news.liputan6.com

Read More

Jokowi Kebanjiran, Jokowi Tetap Populer

Nasihin Masha

Jokowi Kebanjiran, Jokowi Tetap Populer

Tak salah jika ada yang menyebut Jokowi sebagai ?Man in Action?, orang yang bertindak. Bahasa jawanya ?blusukan?. Sebuah kosa kata Jawa yang kini menasional. The New York Times mengulas khusus soal Jokowi 'yang berumah di jalan?, walaupun masih belum memasukkan istilah blusukan. Sejumlah diplomat dan peneliti asing juga sudah banyak yang mendampingi Jokowi untuk blusukan. Kini, di saat rutinitas banjir mendera Jakarta setiap bulan Januari, Jokowi makin rajin blusukan. Fotonya yang merayapi pembatas jembatan penyeberangan dipasang menjadi statusfacebook para pendukungnya. Bukan merayap dari sisi, tapi dari atas. Persis seperti memanjat pohon kelapa.

Spontanitas, kegesitan, dan kesungguhannya untuk segera berada di tengah-tengah situasi di lapangan membuat dirinya tetap melekat di hati publik. Banjir Jakarta saat ini tak membuat dirinya menjadi bulan-bulanan. Publik melihat Jokowi telah bekerja. Selama lebih dari setahun kepemimpinannya sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi giat mengeruk sungai, selokan, dan danau. Ada dua kisah untuk ini. Pertama, soal pembiayaan pengerukan sungai. Ia harus bersitegang dengan Bank Dunia. Lembaga keuangan itu banyak mengajukan persyaratan, termasuk soal konsultan serta sejumlah hal lain yang menjadi kewenangan gubernur. Istilah jelasnya, Bank Dunia ingin banyak intervensi dan mengatur ? sebuah kebiasaan yang wajar di Indonesia dan merupakan salah kaprah. Namun Jokowi menolak dan mengancam tak menggunakan dana Bank Dunia. ?Sisa APBD tahun sebelumnya saja masih lebih banyak,? katanya, suatu ketika.

Kedua, ia harus merelokasi sekitar 7.000 orang di sekitar Waduk Ria Rio, Pluit, Jakarta Utara. Hal ini menimbulkan ketegangan yang relatif panjang. Apalagi menyangkut ribuan orang. Bahkan ditimpali pengakuan hak atas tanah di sebagian kawasan itu oleh keluarga almarhum Adam Malik, mantan wakil presiden dan tokoh penting dalam perjuangan Republik. Namun Jokowi terus jalan dan berhasil mengatasi semuanya.

Namun kritik tetap saja bermunculan terhadap Jokowi. Salah satunya misalnya, masalah pengerukan sungai, selokan, dan waduk itu cukup diurus bawahannya. Gubernur cukup memberi perintah. Tugas gubernur adalah membuat keputusan dan mengeksekusi hal-hal yang lebih strategis. Harus diakui, dalam satu tahun ini, belum ada ide dan konsep besar yang secara sungguh-sungguh digagas Jokowi dalam mengatasi banjir ini. Yang dilakukan Jokowi hanyalah hal-hal rutin. Ide-ide besar soal ini justru sudah dikemukakan dan atau dilaksanakan gubernur sebelumnya. Sutiyoso untuk Kanal Banjir Timur dan Fauzi Bowo untukGreat Sea Wall. Yang sudah dikemukakan hanyalah lontaran-lontaran ide yang berlepasan begitu saja, misalnya waduk-waduk kecil di sepanjang Ciliwung ataupun waduk-waduk besar di Bogor. Lalu ide besar atau ide kecil apa untuk penyelesaian komprehensif soal banjir ini yang bisa dilakukan dan berada dalam kewenangan Jokowi? Itulah pertanyaan publik yang mendasar untuk Jokowi.

Satu tahun memang bukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah banjir Jakarta yang sudah menjadi akut. Ia menyangkut banyak hal, mulai tata ruang hingga sistem drainase. Butuh penyelesaikan menyeluruh. Kewenangan juga tak semua ada di Jakarta tapi ada di pemerintah pusat. Hal-hal yang berada di tangan pusat misalnya soal pengelolaan Sungai Ciliwung ataupun gorong-gorong di jalan nasional. Bahkan sempat ada polemik antara Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum soal gorong-gorong yang ambles di Jalan TB Simatupang.

Banjir Jakarta tahun ini merupakan ujian buat Jokowi. Apakah dia akan menjadi seorang pemimpin bervisi besar yang dicintai rakyatnya atau dia hanya seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya tanpa visi besar. Namun para lawan politiknya jangan berharap bahwa banjir tahun ini akan membuat Jokowi terhapus dari rak penyimpanan di hati publik. Banjir Jakarta tak banyak berpengaruh. Ia tetap seorang man in action lewat blusukannya. Hal itu sudah lebih dari cukup untuk memenangkan hati rakyat. Ini karena para pemimpin lainnya hanyalah orang-orang yang elitis yang cuma utak-atik statistik dari balik meja dan utak-atik duit untuk mendongkrak statistik.

Tak salah jika Jokowi menyebut blusukannya sebagai ?demokrasi jalanan?. Ia mengecek kebijakannya langsung di lapangan dan sekaligus menjemput aspirasi rakyatnya. Ia mengubah pengertian awam tentang demokrasi jalanan sebagai aksi demo yang massif dan tak kenal lelah. Demokrasi jalanan adalah blusukan. Dengan demikian, banjir Jakarta tak mengubah apapun untuk persaingan kontestasi presiden pada 2014 ini.

Aksi boikot diam-diam para pejabat pusat maupun para pesaingnya dalam memperhatikan banjir Jakarta justru merupakan kemenangan Jokowi. Kita tentu sedih melihat kenyataan ini. Jakarta masih akan tetap terkena banjir untuk tahun-tahun mendatang. Semua terjebak pada rutinitas dan popularitas. Tak ada visi besar, tak ada pemimpin besar.

Republika/

Nasihin Masha

Source :republika.co.id

Read More

Jokowi Kebanjiran, Jokowi Tetap Populer

Nasihin Masha

Jokowi Kebanjiran, Jokowi Tetap Populer

Tak salah jika ada yang menyebut Jokowi sebagai �Man in Action�, orang yang bertindak. Bahasa jawanya �blusukan�. Sebuah kosa kata Jawa yang kini menasional. The New York Times mengulas khusus soal Jokowi 'yang berumah di jalan�, walaupun masih belum memasukkan istilah blusukan. Sejumlah diplomat dan peneliti asing juga sudah banyak yang mendampingi Jokowi untuk blusukan. Kini, di saat rutinitas banjir mendera Jakarta setiap bulan Januari, Jokowi makin rajin blusukan. Fotonya yang merayapi pembatas jembatan penyeberangan dipasang menjadi statusfacebook para pendukungnya. Bukan merayap dari sisi, tapi dari atas. Persis seperti memanjat pohon kelapa.

Spontanitas, kegesitan, dan kesungguhannya untuk segera berada di tengah-tengah situasi di lapangan membuat dirinya tetap melekat di hati publik. Banjir Jakarta saat ini tak membuat dirinya menjadi bulan-bulanan. Publik melihat Jokowi telah bekerja. Selama lebih dari setahun kepemimpinannya sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi giat mengeruk sungai, selokan, dan danau. Ada dua kisah untuk ini. Pertama, soal pembiayaan pengerukan sungai. Ia harus bersitegang dengan Bank Dunia. Lembaga keuangan itu banyak mengajukan persyaratan, termasuk soal konsultan serta sejumlah hal lain yang menjadi kewenangan gubernur. Istilah jelasnya, Bank Dunia ingin banyak intervensi dan mengatur � sebuah kebiasaan yang wajar di Indonesia dan merupakan salah kaprah. Namun Jokowi menolak dan mengancam tak menggunakan dana Bank Dunia. �Sisa APBD tahun sebelumnya saja masih lebih banyak,� katanya, suatu ketika.

Kedua, ia harus merelokasi sekitar 7.000 orang di sekitar Waduk Ria Rio, Pluit, Jakarta Utara. Hal ini menimbulkan ketegangan yang relatif panjang. Apalagi menyangkut ribuan orang. Bahkan ditimpali pengakuan hak atas tanah di sebagian kawasan itu oleh keluarga almarhum Adam Malik, mantan wakil presiden dan tokoh penting dalam perjuangan Republik. Namun Jokowi terus jalan dan berhasil mengatasi semuanya.

Namun kritik tetap saja bermunculan terhadap Jokowi. Salah satunya misalnya, masalah pengerukan sungai, selokan, dan waduk itu cukup diurus bawahannya. Gubernur cukup memberi perintah. Tugas gubernur adalah membuat keputusan dan mengeksekusi hal-hal yang lebih strategis. Harus diakui, dalam satu tahun ini, belum ada ide dan konsep besar yang secara sungguh-sungguh digagas Jokowi dalam mengatasi banjir ini. Yang dilakukan Jokowi hanyalah hal-hal rutin. Ide-ide besar soal ini justru sudah dikemukakan dan atau dilaksanakan gubernur sebelumnya. Sutiyoso untuk Kanal Banjir Timur dan Fauzi Bowo untukGreat Sea Wall. Yang sudah dikemukakan hanyalah lontaran-lontaran ide yang berlepasan begitu saja, misalnya waduk-waduk kecil di sepanjang Ciliwung ataupun waduk-waduk besar di Bogor. Lalu ide besar atau ide kecil apa untuk penyelesaian komprehensif soal banjir ini yang bisa dilakukan dan berada dalam kewenangan Jokowi? Itulah pertanyaan publik yang mendasar untuk Jokowi.

Satu tahun memang bukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah banjir Jakarta yang sudah menjadi akut. Ia menyangkut banyak hal, mulai tata ruang hingga sistem drainase. Butuh penyelesaikan menyeluruh. Kewenangan juga tak semua ada di Jakarta tapi ada di pemerintah pusat. Hal-hal yang berada di tangan pusat misalnya soal pengelolaan Sungai Ciliwung ataupun gorong-gorong di jalan nasional. Bahkan sempat ada polemik antara Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum soal gorong-gorong yang ambles di Jalan TB Simatupang.

Banjir Jakarta tahun ini merupakan ujian buat Jokowi. Apakah dia akan menjadi seorang pemimpin bervisi besar yang dicintai rakyatnya atau dia hanya seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya tanpa visi besar. Namun para lawan politiknya jangan berharap bahwa banjir tahun ini akan membuat Jokowi terhapus dari rak penyimpanan di hati publik. Banjir Jakarta tak banyak berpengaruh. Ia tetap seorang man in action lewat blusukannya. Hal itu sudah lebih dari cukup untuk memenangkan hati rakyat. Ini karena para pemimpin lainnya hanyalah orang-orang yang elitis yang cuma utak-atik statistik dari balik meja dan utak-atik duit untuk mendongkrak statistik.

Tak salah jika Jokowi menyebut blusukannya sebagai �demokrasi jalanan�. Ia mengecek kebijakannya langsung di lapangan dan sekaligus menjemput aspirasi rakyatnya. Ia mengubah pengertian awam tentang demokrasi jalanan sebagai aksi demo yang massif dan tak kenal lelah. Demokrasi jalanan adalah blusukan. Dengan demikian, banjir Jakarta tak mengubah apapun untuk persaingan kontestasi presiden pada 2014 ini.

Aksi boikot diam-diam para pejabat pusat maupun para pesaingnya dalam memperhatikan banjir Jakarta justru merupakan kemenangan Jokowi. Kita tentu sedih melihat kenyataan ini. Jakarta masih akan tetap terkena banjir untuk tahun-tahun mendatang. Semua terjebak pada rutinitas dan popularitas. Tak ada visi besar, tak ada pemimpin besar.

Republika/

Nasihin Masha

Source :republika.co.id

Read More

MASIH RAGU KALAU JOKOWI TERKENAL DI SELURUH PENJURU TANAH AIR ???

MASIH RAGU KALAU JOKOWI TERKENAL 

DI SELURUH PENJURU TANAH AIR ???


PERJUANGAN HILARIUS LOEY WARGA NTT DEMI CALON PRESIDEN PUJAANNYA, H. Ir. JOKO WIDODO.

MASIH RAGU KALAU JOKOWI TERKENAL DI SELURUH PENJURU TANAH AIR ???

Sosok Jokowi yang sederhana menjadi daya tarik tersendiri, tak hanya bagi warga ibu kota tapi daerah lainnya. Hal itu pula yang dirasakan Hilarius Loey, warga Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam Komunitas Likuray 200 NTT.
Sebagai bentuk kecintaannya, dia rela terbang dari kampung halamannya ke Jakarta hanya demi mendukung Jokowi maju di Pilpres Juli mendatang.

"Kami melihat Jokowi itu sudah menyatu dengan rakyat. Kita melihat fakta yang terjadi saat ini. Kita berkesimpulan bahwa dia layak jadi pemimpin," ujar Hilarius, di markas relawan For Jokowi di The Proklamasi Mansion, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (26/1).
Tak hanya itu, besok dia akan melakukan dan mengirimkan surat ke DPD PDIP NTT untuk sepakat mendukung Jokowi.

"Sekitar 500 orang kita akan konvoi, alasan kita melakukan hal tersebut karena melihat Jokowi itu mencintai rakyat dan mengambil keputusan dengan tepat. Karena itu kita dorong jadi Presiden," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Jubir Forjokowi Dave Revano, mendesak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk tak ragu mengusung Jokowi sebagai capres.

"Sudah punya track record beliau itu. Kinerjanya bagus. Saya keliling Indonesia, mereka hanya cuma mau Jokowi jadi presiden. Jokowi memimpin Indonesia, saya yakin Indonesia akan sejahtera," klaimnya.

Bila PDIP memilih sosok lain, dia yakin jutaan rakyat akan kecewa pada PDIP. "Kalau tidak mendaftarkan, rakyat akan kecewa," katanya

Apa yg bisa lakukan untuk mendukung JOKOWI untuk maju sebagai CAPRES?
kisah di atas Real dan mengharukan brow and sist!

Source : FB Pak Figo Saja

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3832564630191&set=gm.241270199389617&type=1&theater

Read More

Jokowi Naik Truk di Lokasi Banjir, Anak-anak Panggil "Pak Presiden"

Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Joko Widodo menerobos banjir di Kampung Sawah, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2014).

Jokowi Naik Truk di Lokasi Banjir, Anak-anak Panggil "Pak Presiden"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau lokasi banjir di Kampung Sawah, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2014). Dengan menumpang truk milik satuan polisi pamong praja, Jokowi dan Wali Kota Jakarta Timur Krisdianto menerobos genangan air dan menelusuri perumahan yang terendam banjir.

Sepanjang jalan, Jokowi yang berdiri di bak terbuka truk tampak melambaikan tangan kepada warga yang menyambutnya. Warga tak peduli dengan genangan air setinggi 50 cm dan berusaha mendekati Jokowi. "Pak Presiden! Pak Presiden!" seru anak-anak kepada Jokowi.

Jokowi tampak tersenyum ke arah anak-anak itu. Ia sesekali berbincang dengan Krisdianto yang berada di sampingnya. Jokowi meminta kepada Krisdianto untuk menelepon Kepala Suku Dinas Tata Air Pekerjaan Umum Jakarta Timur Jati Waluyo. Dengan telepon genggamnya, Krisdianto mengontak Jati Waluyo dan memberikannya kepada Jokowi.

Awalnya, Jokowi berniat meminta Jati Waluyo untuk menyediakan karung pasir sebagai penahan aliran air deras yang menggenangi kawasan tersebut. Setelah mengetahui bahwa aliran deras itu tidak hanya berada di satu saluran, ia pun mengurungkan niatnya. "Enggak jadi deh. Karung pasirnya untuk tanggul lain saja," kata Jokowi.

Sebelum menyelesaikan aksi blusukan-nya, Jokowi sempat bertanya kepada anak-anak. "Ayo, pada mau buku tulis, ndak?" tanya Jokowi. Anak-anak itu menyambut riang dan mengiyakan.

Jokowi pun turun dari truk dan beserta beberapa ajudannya menuju truk bantuan satpol PP. Ada bantuan beras, buku tulis, buku, dan bahan pokok yang dibagikan untuk warga. Beberapa menit setelahnya, Jokowi sempat mampir ke lokasi pengungsian. Di sana, ibu-ibu yang sedang memasak di dapur umum memintanya untuk jadi presiden.

"Hidup, 'Pak Presiden'. Amin, ya, Bapak jadi presiden nanti," kata seorang ibu yang disambut tawa oleh Jokowi dan warga lain.

Di posko pengungsian itu, Jokowi memberikan sejumlah uang yang dimasukkan dalam sebuah amplop. Sekitar 90 menit, Jokowi menyapa warga korban banjir Kampung Sawah.

Lurah Pondok Bambu Budhy Novian mengatakan, Kampung Sawah selalu terendam banjir ketika Kali Sunter telah masuk dalam posisi Siaga III atau ketinggian muka air 180 cm. Wilayah RT 10 dengan 97 kepala keluarga atau 348 jiwa dan 63 rumah terkena banjir tersebut. Seluruh penghuni rumah telah diungsikan ke pos RW 4.

"Setiap hujan di daerah hulu, kami pantau Kali Sunter kalau sudah Siaga III, dalam 10 jam perjalanan air sudah sampai sini," kata Budhy.

Source : megapolitan.kompas.com

Read More

Basuki: Tolong "Ajarin" Kami deh untuk Sikat Permukiman Liar

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan penjelasan saat berkunjung ke kantor redaksi Kompas.com di Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2014).

Basuki: Tolong "Ajarin" Kami deh untuk Sikat Permukiman Liar

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuka pintu saran dan masukan mengenai cara yang paling benar untuk merelokasi permukiman liar di bantaran sungai ataupun waduk.

"Saya mau bilang, orang yang mau ajarin kami, tolong ajari kami deh untuk sikat itu rumah agar bisa masuk alat berat," ujar Basuki atau akrab disapa Ahok di Balaikota, Rabu (29/1/2014).

Ahok menilai, selama ini, pekerjaan merelokasi warga di bantaran selalu dianggap melanggar hak asasi manusia. Fakta yang ada, penggusuran warga di sisi barat dan Taman Burung Waduk Pluit, Jakarta Utara, dianggap melanggar HAM.

"Nanti pas kerjain itu dibilang melanggar HAM. Kami nggak bisa kerja, tapi kamu bilang malah rugi dari Apindo, gitu lho," ucap Ahok.

Ahok juga mengatakan, pihaknya akan terus berupaya membenahi sejumlah persoalan yang berkaitan dengan sampah, saluran drainase, ataupun instalasi kabel yang semrawut.

Apabila tidak terpenuhi atau gagal, Ahok meminta kepada warga DKI Jakarta agar jangan memilih lagi Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta selanjutnya.

Source : megapolitan.kompas.com

Read More

Sebar Poster Anggaran DKI Jakarta, Menlu Inggris Puji Jokowi

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Sebar Poster Anggaran DKI Jakarta, Menlu Inggris Puji Jokowi

Jakarta : Menteri Luar Negeri Inggris William Hague menemui Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Keduanya berdiskusi mengenai sistem birokrasi yang transparan. Dalam kesempatan itu, ia memuji kinerja gubernur bernama lengkap Joko Widodo itu yang melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan menegakkan transparansi anggaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Saya banyak mendengar dari gubernur tentang peningkatan pendapatan daerah yang signifikan setelah menerapkan e-goverment. Kami mendukung upaya untuk memberantas korupsi, mendorong transparansi, semua negara harus banyak belajar satu sama lain," ujar Hague di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Ia pun menceritakan, bagaimana pengalaman negaranya memberantas korupsi dengan menegakkan transparansi dan menerapkan keterbukaan akses informasi kepada publik agar proses birokrasi dapat berlangsung transparan.

"Di Inggris, kami melakukan banyak pekerjaan dalam mengupayakan terkait pemerintahan yang terbuka. Keterbukaan informasi, dan memastikan korupsi terberantas dengan cara itu. Dan apa yang dilakukan disini (Jakarta) banyak kesamaan dengan yang kita lakukan di Inggris," kata dia.

Setelah saling bertukar pendapat dengan Jokowi selama lebih dari 20 menit, Hauge mengaku merasa nyaman dan sependapat dengan Jokowi terkait masalah penegakkan prinsip good governance dan transparansi dalam membangun birokrasi.

"Pertemuaan ini sangat berguna dan produktif, sangat menyenangkan mendiskusikan ini dengan pak gubernur dan mendengarkan apa yang dia lakukan di Jakarta," kata dia.

Sebagai bentuk dukungannya terhadap Jokowi, selama 2 hari kunjungannya ke Jakarta, Hague akan mendorong beberapa organisasi antikorupsi di Indonesia untuk membantu Jokowi dalam menata birokrasi di Pemprov DKI Jakarta.

"Kami mendukung apa yang dilakukan Pak Gubernur, makanya selama disini kami akan mendorong beberapa organisasi antikorupsi seperti Transparency International Indonesia (TI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membantu Pak Gubernur," kata dia.

Sementara itu, Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu banyak bertukar pikiran dengan Menlu Inggris. Selain mendengar upaya pemberantasan korupsi di Inggris, Jokowi juga menceritakan upayanya saat ini dalam menegakkan transparansi di birokrasi pemerintahan DKI.

"Kita bicara masalah good governance, korupsi, masalah membangun sistem transparan, kira-kira itu saja. Saya cerita kita sudah lakukan juga online tax, e-budgeting, e purchasing, dan cash management system(cms)," kata dia.

"Kita juga cerita kalau kita telah membuat poster anggaran, di website, komplain, front office, saya kira sudah melakukan semuanya tapi perlu waktu, untuk semua birokrasi kita mengikutinya," tandas Jokowi. (Mvi)

Source : news.liputan6.com

Read More

Hasil Pencitraan dan Belusukan Jokowi di Katulampa...

KOMPAS.COM/FABIAN JANUARIUS KWADOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meninjau permukiman di bantaran Kanal Banjir Barat (KBB), Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Minggu (19/1/2014) siang.

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/01/20/1118565/Bahas.Banjir.Jokowi.dan.Pejabat.Daerah.Lain.Rapat.di.Katulampa

http://megapolitan.kompas.com/.../Bahas.Banjir.Jokowi.dan...

Hasil Pencitraan dan Belusukan 

Jokowi di Katulampa...


Berpuluh2 tahun Jakrata di pimpin Gubernur2 yang hebat....
Namun baru kali ini .......
Baru 1,4 th menjadi Gubernur DKI.....
JOKOWI dalam mengelola perolematika JKT...
Mempromosikan Jakrta....

Memaksa lawan-lawan politik mencemooh... dan menghujat
Memaksa Media memberitakan blusukan sehari2....
Memaksa Warga diluar DKI berbondong2 membantu rakyat DKI....
Memaksa Warag dan Aparat DKI meningkatkan empati....
Meningkatkan kebersamaan dan kepedulian...
Melemparkan isu2 ke tingkat nasional....
Melakukan tekanan ke pemerintah sekitar jakarta....
Dan menyelesaikan persoalan2 Jakarta...
melakukan lobby2 dg gaya dan biaya yg murah.....

Dan sebagai hasil...

Pemerintah Pusat dan Jawa Barat bisa ditaklukan....
Menekan Mentri PU untuk mengabulkan permintaan pemda DKI...
Memaksa Gubernur Jawa barat memenuhi keinginan Pemerintah JKT....
Mentri PU dan Gubernur Jabar Akhirnya menyerah....
dan tunduk serta mendukung program2 kerja Gubernur DKI....
Serta Menuruti semua permintaan JOKOWI....
Dengan Membuat dan membangun Bendungan2 di Jawa barat....
Agar Jakarta bisa mengatasi masalah banjir.....

JOKOWI anda orang DESA dan Kampungan ....
Namun anda adalah seorang Negosiator berlian....
Anda Seorang Manager yang Handal....
Anda adalah Pemimpin yg nyata....
Pemimpin yg didambakan kehadirannya oleh Rakyat Indonesia....

Indonesia Berterimaksih karena anda telah berhasil memberikan contoh....

Contoh menjadi seorang Negosiator dan Leader....

Source : FB Pro Rakyat

Read More

" BLUSUKAN DAN KERJA "

" BLUSUKAN DAN KERJA " .

Blusukan itu adalah BAGIAN dari kerja. Dengan cara blusukan berarti TAHU PERSIS persoalan - persoalan apa yang sebenarnya terjadi di Lapangan . Tidak hanya DUDUK dibelakang meja , yang hanya mendapat laporan dari bawahan atau orang - orang disekelilingnya. Dengan cara blusukan bisa mengerti kondisi dilapangan yang sebenarnya , tahu dan mendengarkan apa yang disuarakan dan di inginkan Rakyat Masyarakat luas . 

Jadi tidak asal mendapat informasi ABS saja. LELANG JABATAN bisa untuk menghindari KOLUSI - NEPOTISME jabatan . Masalah BANJIR di Jakarta banyak sekali faktor penyebabnya diantaranya : 

1 Persoalan Katulampa yang belum terselesaikan hingga detik ini oleh pemerintah Pusat - Negara. Meski HUJAN DERAS , persolan banjir di Jakarta TIDAK AKAN SANGAT PARAH sekali selama TIDAK ADA kiriman banjir dari Bendungan Katulampa . Dan jika hanya curah hujan di DKI saja lebih mudah diatasi dengan pengerukan Sungai dan Waduk , membuat Sumur peresapan + biopori , memperlebar sungai , penyediaan pompa - pompa penyedot , pengaturan sampah dan sebagainya. 

2 . Hilangnya Situ - situ dan peresapan , yang digunakan untuk pendirian Mall - mall , bangunan rumah - kantor , gedung dan sebagainya . 

3 Permukaan tanah di DKI yang semakin turun akibat beban berat Gedung - gedung tingkat. 

4 Penyedotan Air tanah secara besar - besaran bisa timbulkan turun dan amblesnya tanah. 

5 Permukaan air laut di Jakarta yang meninggi akibat pemanasan global. Terkait KEMACETAN selama jumlah mobil pribadi TIDAK DIKURANGI , maka akan semakin stug - macet total di Jakarta. Jokowi - Ahok yang sudah mencangkan diperbanyak kendaraan umum , pemerintah Yudoyono malahan mengeluarkan kebijakan MOBIL MURAH. otomatis mobil pribadi di Jakarta makin m e m b l u d a g , karena Orang - Orang kaya berduwit banyak di Jakarta. 


Pada saat sekarang yang disebut Negara maju adalah PARA PIMPINAN - PEJABAT yang mau menggunakan kendaraan umum seperti di : Jepang , Inggris , Jerman dan sebagainya. 

Sudah saatnya di Jakarta diberlakukan : Bus - bus Sekolah hingga Perguruan Tinggi , bus - bus Kantor , jalur SEPEDA , Pembatasan kepemilikan mobil pribadi , perbanyak angkutan umum yang nyaman , tarif GRATIS angkutan umum dan sebagainya .

By Puranto Argo

Source : FB Putranto Argo

https://www.facebook.com/putranto.argo

Read More

Koran terkenal Inggris tempatkan Jokowi di rubrik Afrika

Jokowi Afrika. ?2014 Merdeka.com                                                 Reporter : Muhammad Hasits | Senin, 27 Januari 2014 14:45

Koran terkenal Inggris tempatkan Jokowi di rubrik Afrika

Sepak terjang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) membenahi persoalan Jakarta kembali mendapat sorotan mata dunia. Sebuah media Inggris, Independent mengupas soal perjuangan Jokowi menata ibu kota dari persoalan banjir hingga kemacetan akut di Jakarta.

Artikel soal Jokowi ini ditulis oleh James Ashton dan dipublikasikan pada Minggu 26 Januari 2014. Ia memberikan judul dalam tulisannya "On the road to power? Meet Joko Widodo, Indonesias very own Boris Johnson".

Laporan James Ashton juga dipublikasikan di media online Independent. Edisi online-nya ini, berita Jokowi ini malah masuk kanal Afrika. Padahal, berita-berita seputar Asia biasanya masuk kanal Asia.

Terlepas dari salah kanal itu, James Ashton menggambarkan banyak hal soal Jokowi bergulat membenahi Jakarta. Ia memulai tulisannya soal kebiasaan Jokowi gowes ke Balai Kota setiap hari Jumat.

Foto dalam berita pun dipilih saat Jokowi gowes bareng dengan Jorge Lorenzo dua pekan lalu. Di tengah guyuran hujan, keduanya tetap nekat gowes ke Balai Kota pada pagi hari.

Keinginan Jokowi naik sepeda ke Balai Kota bukan tanpa alasan. James menulis, ini adalah upaya Jokowi memberi contoh kepada 10 juta warga ibu kota agar berangkat kerja menggunakan angkutan umum atau sepeda, bukan naik kendaraan pribadi.

Source : merdeka.com

Read More

Koran terkenal Inggris tempatkan Jokowi di rubrik Afrika

Jokowi Afrika. �2014 Merdeka.com                                                 Reporter : Muhammad Hasits | Senin, 27 Januari 2014 14:45

Koran terkenal Inggris tempatkan Jokowi di rubrik Afrika

Sepak terjang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) membenahi persoalan Jakarta kembali mendapat sorotan mata dunia. Sebuah media Inggris, Independent mengupas soal perjuangan Jokowi menata ibu kota dari persoalan banjir hingga kemacetan akut di Jakarta.

Artikel soal Jokowi ini ditulis oleh James Ashton dan dipublikasikan pada Minggu 26 Januari 2014. Ia memberikan judul dalam tulisannya "On the road to power? Meet Joko Widodo, Indonesias very own Boris Johnson".

Laporan James Ashton juga dipublikasikan di media online Independent. Edisi online-nya ini, berita Jokowi ini malah masuk kanal Afrika. Padahal, berita-berita seputar Asia biasanya masuk kanal Asia.

Terlepas dari salah kanal itu, James Ashton menggambarkan banyak hal soal Jokowi bergulat membenahi Jakarta. Ia memulai tulisannya soal kebiasaan Jokowi gowes ke Balai Kota setiap hari Jumat.

Foto dalam berita pun dipilih saat Jokowi gowes bareng dengan Jorge Lorenzo dua pekan lalu. Di tengah guyuran hujan, keduanya tetap nekat gowes ke Balai Kota pada pagi hari.

Keinginan Jokowi naik sepeda ke Balai Kota bukan tanpa alasan. James menulis, ini adalah upaya Jokowi memberi contoh kepada 10 juta warga ibu kota agar berangkat kerja menggunakan angkutan umum atau sepeda, bukan naik kendaraan pribadi.

Source : merdeka.com

Read More

Pengamat: Cuma Jokowi pejabat yang mau naik angkutan umum

Gubernur DKI Joko Widodo naik busway. ?2013 Merdeka.com/Arie Basuki     Reporter : Idris Rusadi Putra | Sabtu, 26 Oktober 2013 13:55

Pengamat: Cuma Jokowi pejabat yang mau naik angkutan umum

Jakarta - Kemacetan di kota-kota besar Indonesia, termasuk Ibu kota 
Jakarta sudah masuk tahap kronis, sehingga membutuhkan angkutan
umum memadai. Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, tambah 
prihatin lantaran pejabat tidak banyak yang memberi contoh pada 
warga agar memilih angkutan umum, dibanding naik kendaraan pribadi.

Djoko menilai, ketiadaan contoh para pemimpin ini turut memicu 
pertambahan kendaraan yang membludak. Imbasnya, pelanggaran 
lalu lintas bermunculan, seperti penerobosan jalur Transjakarta, 
atau kerap disebut busway.
Sampai-sampai, belakangan Polda Metro Jaya mewacanakan 
denda Rp 1 juta buat mobil yang nekat menerobos jalur busway. 
Djoko percaya, contoh pemimpin lebih penting, daripada denda 
besar seperti itu dalam membenahi kualitas transportasi umum perkotaan.

"Harusnya masyarakat naik angkutan umum dimulai dari pejabat. 
Pejabat aja sekarang enggak ada yang naik angkutan umum. 
Ini kan jadi rohnya di masyarakat," kata Djoko ketika 
dihubungimerdeka.com, Sabtu (26/10).
Djoko menyebut, saat ini hampir 99 persen pejabat mulai dari 
Bupati, wali kota, sampai Gubernur menggunakan angkutan 
pribadi. dari hasil pemantauannya, baru Gubernur DKI Joko 
Widodoatau Jokowi yang biasa naik angkutan umum.

"Perilaku pejabat hampir 99 persen tidak mau naik angkutan 
umum. Jokowi saja pejabat yang mau kaya gitu. Dia serius 
benahi angkutan umum," katanya.
Jika mau membandingkan, pejabat publik di luar negeri 
menurut Djoko banyak yang menggunakan angkutan umum.
Dengan demikian masyarakat juga bisa mencontoh langsung 
perilaku pejabat yang naik angkutan umum tersebut. Bukan 
seperti di Indonesia, yang pejabatnya rata-rata punya mobil 
pribadi dan dinas, serta ke mana-mana dikawal polisi khusus.

"Di Jepang wali kotanya naik angkutan umum, Korea juga. 
Belanda menteri naik sepeda. Indonesia sudah miskin, 
pejabatnya banyak gaya," tutupnya.
Menurut anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 
ini hal yang paling mudah dilakukan adalah pejabat di Indonesia 
harus merasakan sendiri angkutan umum. Hal ini juga akan 
menjadi pandangan sendiri untuk masyarakat agar naik ke 
angkutan umum sehingga bisa mengurangi kemacetan.
[ard]
Source : merdeka .com

Read More

Pengamat: Cuma Jokowi pejabat yang mau naik angkutan umum

Gubernur DKI Joko Widodo naik busway. �2013 Merdeka.com/Arie Basuki     Reporter : Idris Rusadi Putra | Sabtu, 26 Oktober 2013 13:55

Pengamat: Cuma Jokowi pejabat yang mau naik angkutan umum

Jakarta - Kemacetan di kota-kota besar Indonesia, termasuk Ibu kota 
Jakarta sudah masuk tahap kronis, sehingga membutuhkan angkutan
umum memadai. Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, tambah 
prihatin lantaran pejabat tidak banyak yang memberi contoh pada 
warga agar memilih angkutan umum, dibanding naik kendaraan pribadi.

Djoko menilai, ketiadaan contoh para pemimpin ini turut memicu 
pertambahan kendaraan yang membludak. Imbasnya, pelanggaran 
lalu lintas bermunculan, seperti penerobosan jalur Transjakarta, 
atau kerap disebut busway.
Sampai-sampai, belakangan Polda Metro Jaya mewacanakan 
denda Rp 1 juta buat mobil yang nekat menerobos jalur busway. 
Djoko percaya, contoh pemimpin lebih penting, daripada denda 
besar seperti itu dalam membenahi kualitas transportasi umum perkotaan.

"Harusnya masyarakat naik angkutan umum dimulai dari pejabat. 
Pejabat aja sekarang enggak ada yang naik angkutan umum. 
Ini kan jadi rohnya di masyarakat," kata Djoko ketika 
dihubungimerdeka.com, Sabtu (26/10).
Djoko menyebut, saat ini hampir 99 persen pejabat mulai dari 
Bupati, wali kota, sampai Gubernur menggunakan angkutan 
pribadi. dari hasil pemantauannya, baru Gubernur DKI Joko 
Widodoatau Jokowi yang biasa naik angkutan umum.

"Perilaku pejabat hampir 99 persen tidak mau naik angkutan 
umum. Jokowi saja pejabat yang mau kaya gitu. Dia serius 
benahi angkutan umum," katanya.
Jika mau membandingkan, pejabat publik di luar negeri 
menurut Djoko banyak yang menggunakan angkutan umum.
Dengan demikian masyarakat juga bisa mencontoh langsung 
perilaku pejabat yang naik angkutan umum tersebut. Bukan 
seperti di Indonesia, yang pejabatnya rata-rata punya mobil 
pribadi dan dinas, serta ke mana-mana dikawal polisi khusus.

"Di Jepang wali kotanya naik angkutan umum, Korea juga. 
Belanda menteri naik sepeda. Indonesia sudah miskin, 
pejabatnya banyak gaya," tutupnya.
Menurut anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 
ini hal yang paling mudah dilakukan adalah pejabat di Indonesia 
harus merasakan sendiri angkutan umum. Hal ini juga akan 
menjadi pandangan sendiri untuk masyarakat agar naik ke 
angkutan umum sehingga bisa mengurangi kemacetan.
[ard]
Source : merdeka .com

Read More

Koran Inggris samakan Jokowi dengan wali kota London

Jokowi tinjau pintu air Cisadane. ?2014 merdeka.com/imam buhori                           Reporter : Muhammad Hasits | Senin, 27 Januari 2014 15:09

Koran Inggris samakan Jokowi dengan wali kota London

Jokowi kerap kali disama-samakan dengan tokoh-tokoh dunia. Dulu, majalah Jerman, Spiegel menyebut Jokowi mirip khalifah Harun al-Rashid, Nelson Mandela dan Mick Jagger .

Sekarang, koran terkemuka Inggris Independent menyamakan Jokowi dengan Wali Kota London Boris Johnson. Jokowi disebut Boris Johnson of Asia.

Artikel soal Jokowi ini ditulis oleh James Ashton dan dipublikasikan pada Minggu 26 Januari 2014. Ia memberikan judul dalam tulisannya "On the road to power? Meet Joko Widodo, Indonesias very own Boris Johnson".

Johnson adalah seorang politikus Partai Konservatif Britania Raya dan wartawan yang terpilih menjadi Wali Kota London sejak tahun 2008. Sebelumnya, Johnson menjabat sebagai anggota Parlemen Britania Raya dan Pemimpin Redaksi majalah The Spectator.

Bedanya kini Boris Johnson telah menikmati indahnya kota London. Ia telah membangun proyek-proyek besar di London dengan menggandeng investor internasional dan mampu mengundang banyak wisatawan. Sementara Jokowi masih berkutat dengan persoalan Jakarta yang masih akut.

Jokowi masih mempunyai pekerjaan rumah untuk mengurusi Jakarta. Salah satunya adalah banjir.

Jokowi menjelaskan, sudah 20 tahun sungai-sungai di Jakarta tidak dikeruk, maka butuh 8 tahun untuk membebaskan Jakarta dari banjir. Ia juga pusing karena masih ada 34.000 kepala keluarga tinggal di bantaran sungai.

"Masalah paling utama kami sekarang adalah kebutuhan dasar manusia. Banjir dan kemacetan lalu lintas. Di Jakarta, kesenjangan antara kaya dan si miskin sangat luas," ujarnya.

Untuk mengetahui persoalan Jakarta lebih detail, Jokowi tak ingin lama-lama di kantor. Karena itu ia kerap blusukan keliling Jakarta.

"Satu atau dua jam setiap hari lebih dari cukup (di kantor). Masalahnya bukan di kantor, masalahnya ada di luar sana," katanya. 

"Setiap hari saya menyambangi masyarakat, turun ke jalan. Saya bisa tahu apa keinginan mereka, apa yang mereka butuhkan," imbuhnya.

Source : merdeka.com

Read More

Koran Inggris samakan Jokowi dengan wali kota London

Jokowi tinjau pintu air Cisadane. �2014 merdeka.com/imam buhori                           Reporter : Muhammad Hasits | Senin, 27 Januari 2014 15:09

Koran Inggris samakan Jokowi dengan wali kota London

Jokowi kerap kali disama-samakan dengan tokoh-tokoh dunia. Dulu, majalah Jerman, Spiegel menyebut Jokowi mirip khalifah Harun al-Rashid, Nelson Mandela dan Mick Jagger .

Sekarang, koran terkemuka Inggris Independent menyamakan Jokowi dengan Wali Kota London Boris Johnson. Jokowi disebut Boris Johnson of Asia.

Artikel soal Jokowi ini ditulis oleh James Ashton dan dipublikasikan pada Minggu 26 Januari 2014. Ia memberikan judul dalam tulisannya "On the road to power? Meet Joko Widodo, Indonesias very own Boris Johnson".

Johnson adalah seorang politikus Partai Konservatif Britania Raya dan wartawan yang terpilih menjadi Wali Kota London sejak tahun 2008. Sebelumnya, Johnson menjabat sebagai anggota Parlemen Britania Raya dan Pemimpin Redaksi majalah The Spectator.

Bedanya kini Boris Johnson telah menikmati indahnya kota London. Ia telah membangun proyek-proyek besar di London dengan menggandeng investor internasional dan mampu mengundang banyak wisatawan. Sementara Jokowi masih berkutat dengan persoalan Jakarta yang masih akut.

Jokowi masih mempunyai pekerjaan rumah untuk mengurusi Jakarta. Salah satunya adalah banjir.

Jokowi menjelaskan, sudah 20 tahun sungai-sungai di Jakarta tidak dikeruk, maka butuh 8 tahun untuk membebaskan Jakarta dari banjir. Ia juga pusing karena masih ada 34.000 kepala keluarga tinggal di bantaran sungai.

"Masalah paling utama kami sekarang adalah kebutuhan dasar manusia. Banjir dan kemacetan lalu lintas. Di Jakarta, kesenjangan antara kaya dan si miskin sangat luas," ujarnya.

Untuk mengetahui persoalan Jakarta lebih detail, Jokowi tak ingin lama-lama di kantor. Karena itu ia kerap blusukan keliling Jakarta.

"Satu atau dua jam setiap hari lebih dari cukup (di kantor). Masalahnya bukan di kantor, masalahnya ada di luar sana," katanya. 

"Setiap hari saya menyambangi masyarakat, turun ke jalan. Saya bisa tahu apa keinginan mereka, apa yang mereka butuhkan," imbuhnya.

Source : merdeka.com

Read More

Survei: 52 persen publik setuju Jokowi nyapres

Jokowi tinjau pintu air Cisadane. ?2014 merdeka.com/imam buhori       Reporter : Muhammad Sholeh | Minggu, 26 Januari 2014 14:56

Survei: 52 persen publik setuju Jokowi nyapres

Nama Jokowi mendapat dukungan kuat dari masyarakat jika ingin 
menjadi calon presiden pada Pemilu 2014. Dalam survei yang 
dilakukan oleh Pol-Tracking Institute, 52,96 persen publik setuju 
Jokowi menjadi capres pada Pilpres tahun ini.

"52,96 Persen publik setuju Jokowi menjadi capres, 20,35 persen 
publik tidak tahu dan 26,69 persen tidak setuju Jokowi menjadi 
capres," kata Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute, Hanta 
Yudha di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Minggu (26/1).

Sementara 32,03 persen publik kurang setuju jika Ahok menjadi 
capres atau cawapres. "Hal ini berbeda dengan Jokowi di mana 
hanya ada 26,69 persen publik yang tidak setuju dirinya sebagai 
capres/cawapres. Angka persetujuan ini menunjukkan tingkat 
penerimaan publik (akseptabilitas) masing-masing tokoh jika 
meninggalkan jabatan di DKI," jelas Hanta.

Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1.200 responden dengan 
margin of error kurang lebih 2,83 persen dengan tingkat 
kepercayaan 95 persen. Metode pengumpulan data adalah 
wawancara secara tatap muka menggunakan kuisioner. 
Pengambilan data survei dilakukan pada 16-23 Desember 2013.

Validasi data dilakukan dengan membandingkan karakteristik 
demografis dari sampel yang diperoleh dari survei dengan 
populasi diperoleh melalui data sensus BPS terakhir. 
Pengambilan data dilakukan secara serentak dan 
nasional di 33 provinsi.

[has]

Source : merdeka.com

Read More